Tidak Cukup Bukti, Kasus Rizieq Shihab Dihentikan Sejak Februari

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penghinaan Pancasila yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, dihentikan.

Pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro, mengatakan, Polda Jabar telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk kliennya tersebut.

"Beberapa waktu lalu sudah di-SP3. Sudah keluar SP3," katanya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: Polda Jabar Hentikan Kasus Penistaan Pancasila oleh Rizieq Shihab

Menurut Sugito, Polda Jabar menerbitkan SP3 untuk Rizieq Shihab karena tak menemukan bukti yang cukup untuk menjebloskannya ke penjara.

"Jadi karena tak memenuhi unsur, dan tak ditemukannya mens rea dari beberapa keterangan saksi dan ahli," kata Sugito.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan SP3 diterbitkan pihaknya atas kasus Rizieq Shihab.

"Benar, SP3 diterbitkan sejak bulan Februari akhir lalu," kata Truno ketika dihubungi, Jumat (4/5/2018).

Menurut dia, kasus Rizieq Shihab diberhentikan karena tidak cukup ditemukan alat bukti.

"Sejauh ini dari proses yang sudah dilakukan dirasakan tidak cukup bukti," kata mantan Wadir Reskrimum Polda Jabar tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Tolak Permintaan Alumni 212 untuk Intervensi Kasus Rizieq

Seperti diketahui, Polda Jabar menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus penodaan Pancasila.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoutri.

Sukmawati mempermasalahkan pernyataan Rizieq Shihab yang menyatakan 'Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala,' sebagaimana terekam dalam video yang diunggah di YouTube.

Rizieq Shihab pun dilaporkan dengan sangkaan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.