Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Anggap Sulit Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 21/04/2018, 10:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, sulit bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden petahana, Joko Widodo di Pilpres 2019.

Sebab, menurut Johnny, ada perbedaan platform politik yang cukup tajam antara Jokowi dan Prabowo.

"Potensi Pak Prabowo nanti menjadi cawapresnya Pak Jokowi, itu mungkin-mungkin saja, dan tentu ada banyak persyaratan platform. Kalau itu yang terjadi, yang harus disamakan ini tentu tidak mudah," kata Johnny, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Ia memprediksi, jika Prabowo bergabung ke Jokowi, maka Pemilu 2019 akan diikuti calon tunggal.

Baca juga : Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

Sebab, menurut Johnny, terbentuknya poros di luar Jokowi dan Prabowo hampir mustahil. Karena prediksi dia, PKB dan Demokrat akan bergabung dengan Jokowi.

Jika nanti hanya ada calon tunggal, lanjut Johnny, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menunda pelaksanaan pemilu hingga terdaftarnya dua pasangan calon.

"Karenanya saya secara intitusi politik, bahwa kontestasi Pilpres 2019 nanti akan ditandai dengan kontestasi dua paslon (pasangan calon)," lanjut dia.

Baca juga : Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani menilai, Gerindra membuka opsi agar Prabowo menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi.

Buktinya, kata Arsul, opsi tersebut dibahas oleh Ketua Tim Sukses Pemenangan Gerindra di Pilpres 2019, Sandiaga Uno, saat bertemu Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Ya kan kalau dibahas artinya terbuka. Kalau enggak terbuka, kenapa kok dibahas? Karena kalau tidak ada sama sekali diskursus di internalnya (Gerindra), untuk apa dibahas?" kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com