Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

Kompas.com - 20/04/2018, 23:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, Jokowo dan Prabowo memiliki kekuatan yang sama-sama besar. Baik kekuatan di basis pendukung maupun partai yang mendorong mereka.

Jika disatukan sebagai pasangan dalam Pemilihan Presiden 2019, ia memastikan pasangan tersebut akan menang telak mengalahkan calon lainnya. 

"Realita politik sekarang memang Jokowi dan Prabowo kok. Itu fakta dari berbagai data, dari survei yang ada, selalu ada dua nama itu," ujar Maruarar di Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (2/4/2018).

Jokowi dan Prabowo juga dianggap negarawan sejati. Maruarar mengatakan, keduanya bisa menempatkan diri kapan harus bertarung dan kapan harus bersatu. Misalnya, kata dia, saat Jokowi baru diumumkan sebagai presiden terpilih, ia menemui Prabowo.

Kedatangannya diterima dengan baik oleh mantan Danjen Kopassus itu. Oleh karena itu, Maruarar menganggap kekuatan politik riil ada di tangan Jokowi dan Prabowo.

Baca juga : Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

"Hari ini bandul politik Indonesia ada di dua orang itu. Sudah tidak ada lagi yang lain. Dan mereka pasti akan jadi pemimpin yang sangat kuat," kata Maruarar.

Maruarar berharap dalam.waktu dekat ada komunikasi yang dibangun Jokowi dengan Prabowo untuk silaturahim, mendekatkan diri. Begitu pula dengan partai-partai yamg selama.inj berseberangan dengan pemerintah, seperti Partai Gerindra dan PKS.

"Mudah-mudaban dalam waktu dekat bisa ngobrol dengan Prabowo sebagai tokoh bangsa," kata dia.

Baca juga : Gerindra: Jokowi Pernah Tawari Prabowo Jadi Cawapres, Langsung Ditolak

Meski begitu, kata Maruarar, kekuatan besar dan elektabilitas tak selamanya menjadi alasan utama mencari cawapres. Kenyamanan juga menjadi hal lain yang penting.

Maruarar mencontohkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu memilih mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai wakil presidennya. Secara elektabilitas, mungkin Boediono kurang. Namun, mungkin ada kecocokan SBY dengan Boediono sehingga mereka berpasangan memimpin Indonesia.

Hal yang sama, kata Maruarar, pasti akan dipertimbangkan Jokowi dalam memilih calon wakilnya.

"Masalahnya mereka mau tidak? Bisa cocok kerjasama tidak? Kalau merekanya mau, partai-partai pendukungnya mau tidak?" kata dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com