Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perebutan Cawapres Jokowi Diprediksi Sengit, Kemungkinan "Deadlock"

Kompas.com - 12/04/2018, 11:54 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai perebutan calon wakil presiden di koalisi pendukung Presiden Joko Widodo cenderung sengit. Sebab, koalisi pendukung Jokowi dihuni oleh banyak partai.

"Cawapres Jokowi itu paling sengit perebutannya, karena partai di situ banyak dan kemungkinan bisa deadlock," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Gelar Munas Alim Ulama, PPP Bahas Cawapres Jokowi)

Menurut Hamdi, setiap partai koalisi pasti menginginkan kadernya masuk dalam pilihan kandidat cawapres Jokowi. Hamdi tak menutup kemungkinan setiap partai akan memiliki ego yang tinggi dalam penentuan cawapres Jokowi.

Hamdi MulukKOMPAS.com/Indra Akuntono Hamdi Muluk

"Misalnya, yang paling gamang itu Cak Imin, dia kan udah pasang baliho dan sebagainya, ngotot lah jadi cawapres. Cuma kan, misal kalau Golkar enggak rela, atau dari Nasdem enggak rela, dan lain-lain. Akan ribut kira-kira," katanya.

Oleh karena itu, Hamdi menegaskan Jokowi berperan penting dalam menangani ego partai koalisi pendukungnya.

Daripada koalisi terbelah, Jokowi disarankan mencari calon pendamping non partai. Ia melihat Jokowi ingin fokus melanjutkan program-program kerjanya jika terpilih kembali.

(Baca juga: Banyak Jenderal di Belakang Jokowi, Moeldoko Sebut Bukan untuk Lawan Prabowo)

 

"Jokowi kan akan kerja habis-habisan, dia enggak peduli nanti di tahun 2024 siapa yang mencalonkan jadi presiden," kata dia.

Ia menganggap nama-nama seperti Sri Mulyani, Moeldoko, dan Mahfud MD bisa menjadi kandidat alternatif yang potensial, demi menunjang kinerja Jokowi.

"Ya bisa saja berpaling kepada sosok-sosok non partai, seperti Mahfud MD, Moeldoko atau Sri Mulyani yang aman. Jadi semua partai bisa enggak ada yang marah," katanya.

Kompas TV Di hadapan siswa Taruna Nusantara, presiden mengingatkan agar mereka harus terus berusaha dan tidak bermalas-malasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com