Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Munas Alim Ulama, PPP Bahas Cawapres Jokowi

Kompas.com - 12/04/2018, 11:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Semarang, Jawa Tengah, 13-14 April. Selain itu, juga digelar puncak peringatan Harlah PPP ke-45.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menyatakan, Munas Alim Ulama akan membahas hal strategis, yakni kriteria dan figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019.

"Pada kegiatan ini akan dibahas isu-isu kebangsaan termasuk tentang kepemimpinan nasional. Di antaranya terkait dengan konfigurasi Pilpres 2019, PPP sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi. Maka, nanti akan dibahas terkait cawapes Jokowi," kata Awi, sapaannya, melalui pesan singkat, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga : Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya)

Ia menyatakan, PPP akan mendengar masukan dari para ulama untuk menentukan sosok dan kriteria cawapres Jokowi.

Munas Alim Ulama nantinya dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimoen Zubair dan Pelakasana Harian KH. Syukron Makmun.

(Baca juga : Ngototnya Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Jokowi...)

Adapun peserta Munas adalah para pimpinan Majelis Syariah DPP, pimpinan Majelis Syariah DPW serta utusan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam dari seluruh Indonesia.

"Bisa jadi nanti sudah merujuk pada sejumlah nama yang dianggap mumpuni menjadi cawapres Jokowi, atau sebatas kriteria dan syarat-syarat yang dilihat dari aspek syariah maupun politik," lanjut Awi.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap menjalankan mandat dari partai untuk maju menjadi calon presiden di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com