Meski Darurat Hoaks, Kebebasan dalam Berdemokrasi Tak Bisa Dilarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Jaringan Wartawan Anti Hoaks (Jawarah) Agus Sudibyo menyebutkan, Indonesia sedang mengalami darurat hoaks.

Agus mengapresiasi langkah Polri yang sigap menangkap kelompok penyebar hoaks dan pemilik akun yang diduga melanggar hukum.

Meski demikian, menurut Agus, di tengah perang terhadap hoaks, kebebasan dalam berdemokrasi tak bisa terus-menerus dibatasi oleh pemerintah.

Baca juga: Pengguna Sebarkan Hoaks, Provider Medsos Diusulkan Kena Sanksi Denda

Menurut dia, perlu dipikirkan juga untuk tetap mengedepankan hak-hak warga negara.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Agus Sudibyo dari Jaringan Wartawan Anti Hoaks (Jawarah) di Kantor PWI Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Agus, pemerintah juga perlu mempersiapkan mekanisme agar pemilik akun yang ditutup dapat mengajukan banding.

Baca juga: Polri Minta Penangkapan Kelompok Penyebar Hoaks Tak Dijadikan Polemik

Meski bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional, pemerintah diharapkan memberi hak pemilik akun untuk membela diri.

Agus berpandangan, perlu ada lembaga independen yang dapat menilai suatu akun layak untuk ditutup atau tidak.

Misalnya, lembaga itu terdiri dari polisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan dari perusahaan media sosial.

"Yang sekarang dilakukan Uni Eropa, mereka membuat mekanisme agar orang-orang yang akunnya di-take down punya hak membela diri. Apa benar akunnya sudah menyebarkan hoaks?" kata Agus.