Wiranto Minta Tak Ada Politik Identitas dalam Pilkada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar politik identitas tidak dikembangkan pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Jangan sampai berkembang politik identitas. Itu bisa menjurus ke SARA," ujar Wiranto dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penangangan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu melanjutkan, "Itu nanti lebih sulit untuk kita padamkan. Jadi sebelumnya kita harus sadarkan siapa kita, Indonesia".

(Baca juga : Wiranto: Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian, Kita Cari, Tangkap, Hukum)

Menurut Wiranto, siapapun yang masuk dalam konstelasi pemilihan kepala daerah, harus dipersepsikan putra dan putri Indonesia. Bukan justru mengedepankan identitas dari suku, agama, atau ras tertentu.

Hal itu pula, tutur dia, juga menjadi tanggung jawab partai politik. Parpol harus menyodorkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk maju dalam Pilkada dan bersaing secara sehat.

Menurut dia, politik identitas, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa membuat situasi politik jadi tidak kondusif bagi masyarakat.

(Baca juga : Polisi Sebut Ada Eks Saracen di Antara Anggota MCA yang Tertangkap)

Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar isu-isu tersebut tidak dikembangkan.

Pemerintah, tutur Wiranto, akan bertindak tegas kepada kelompok atau perseorangan yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan isu SARA.

Ia geram lantaran bila isu-isu tersebut dikembangkan, maka akan memengaruhi persepsi kondisi politik di Indonesia.

Hal itu pula, menurut dia, bisa membuat investor tak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

"Maka kemarin wartawan ngejar saya tanya bagaimana penanganan hoax? Cari, tangkap, hukum sekeras-kerasnya. Itu mengkhianati perjuangan bangsa. Pengkhianat itu," kata Wiranto.