Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta PAN Tak Usung Jokowi di 2019

Kompas.com - 07/02/2018, 18:46 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta partainya tidak mengusung Presiden Joko Widodo dalam pemilu presiden 2019 mendatang, meskipun PAN adalah partai koalisi pemerintah.

Ia menilai akan lebih baik jika partainya mencari alternatif selain petahana.

"Saya secara pribadi mengharap supaya DPP PAN berpikir keras untuk mencari alternatif. Pak Jokowi hanya 1 tahun lagi lebih sedikit, itu sudah gagal," kata Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Amien menilai, nawacita yang dijanjikan Jokowi semasa kampanye 2014 lalu sudah terbukti hanya sebatas wacana. Ia justru menilai Jokowi telah gagal mensejahterakan rakyat. Ekonomi yang dibangun hanya menguntungkan golongan kaya raya dan asing.

Baca juga : Gerindra: Gerak-gerik Prabowo Isyaratkan Bakal Maju Capres

"Jokowinomic itu yg diuntungkan yang sudah kaya, rakyat dipinggirkan," kata dia.

Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam pembangunannya menabrak sejumlah aturan. Menurut dia, properti yang dihasilkan dari proyek tersebut juga tidak mungkin bisa dibeli oleh rakyat kebanyakan.

"Saya terus terang saja, saya tidak ada takunya. Ini sebaiknya memang dicari alternatif," kata Amien.

Namun, Amien menyadari bahwa PAN sebagai parpol kecil sulit mengusung kadernya sendiri di pilpres. Pada pemilu legislatif 2014 lalu, PAN hanya mengantongi 7,59 persen.

Padahal, dibutuhkan 25 persen suara untuk mengusung capres dan cawapres. Oleh karena itu, PAN harus berkoalisi dengan partai politik lain.

"PAN tahu diri lah kecuali nerobos 12 persen lagi," kata mantan Ketua Umum PAN ini.

Menurut dia, PAN bisa bersikap realistis dengan mengusung calon dari luar parpol. Namun, ia belum mengetahui siapa calon kuat yang layak diusung sebagai capres. Saat ditanya apakah PAN akan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seperti pada Pilpres 2014 lalu, Amien hanya menjawab singkat.

"Belum tentu," kata Amien sambil buru-buru masuk ke mobilnya.

Kompas TV Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis hasil survei terbaru calon presiden di Pemilu 2019.

deradikalisasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com