Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lolos Verifikasi Faktual di Tingkat Pusat, PPP Target 3 Besar di Pemilu 2019

Kompas.com - 29/01/2018, 18:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan target yang akan diraih pada Pemilu 2019

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP Rommahurmuziy setelah partainya dinyatakan lolos verifikasi faktual di tingkat pusat oleh KPU.

"Kami menargetkan 3 besar (di Pemilu 2019)," ujar Rommajurmuziy, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Rommahurmuziy, yang biasa disapa Romy, mengakui, target itu tidak akan mudah dicapai. Perlu kerja keras seluruh kader untuk mencapai target itu.

Baca juga: PPP Lolos Verifikasi Faktual, Sorak-sorai Pengurus Perempuan Bergema

Meski demikian, ia yakin target itu akan tercapai.

"Kami punya pengalaman di Pemilu 1999 dan 2004 lalu. Untuk menuju 3 besar tentu kami harus berada dan menggantikan partai di posisi 3 besar hari ini yang menduduki 74 kursi di DPR," kata Romy.

Namun, sebelum mengejar target besar itu, PPP akan fokus mempersiapkan diri untuk verifikasi di tingkat kabupaten/kota.

Jika partai tidak lolos verifikasi di tingkat kabupaten/kota, maka partai tidak bisa menjadi peserta pemilu meski di tingkat pusat sudah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual.

Baca: Partainya Terancam Tak Lolos ke Parlemen, Ini Kata Ketum PPP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenuhi semua syarat verifikasi faktual di tingkat pimpinan pusat.

Keputusan itu ditetapkan setelah KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) melakukan proses verifikasi faktual di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Dalam proses verifikasi, ada tiga komponen yang diperiksa oleh KPU yaitu keanggotaan kepengurusan partai di tingkat pusat, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan.

Khusus untuk keterwakilan perempuan, syarat yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 30 persen dari jumlah total pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Demokrat telah memenuhi syarat verifikasi faktual.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com