Pemerintah Tinjau Pola Permukiman di Papua yang Berjauhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pemerintah sedang membuat konsep yang terpadu dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, termasuk gizi buruk di Kabupaten Asmat.

Salah satu hal yang dipertimbangkan yaitu meninjau pola permukiman masyarakat di Papua. Menurut Idrus, ide untuk membuat pola permukiman yang lebih berdekatan pun muncul.

"Relokasi yang dimaksudkan itu adalah mengumpulkan rumah-rumah yang selama ini tersebar," ujar Idrus di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Saat ini, pola permukiman di Papua relatif tersebar, sehingga jarak antara satu permukiman ke permukiman lain menjadi berjauhan. Hal ini dinilai menjadi faktor sulitnya sosialisasi kesehatan di Papua.

Apalagi, ditambah dengan keadaan geografis dan infrastruktur jalan yang kurang memadai, maka akses kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya sulit menjangkau masyarakat Papua.

(Baca juga: Ini Strategi Menkes Atasi KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat)

Meski begitu, diakui pemerintah bahwa upaya untuk melakukan perubahan pola permukiman masyarakat di Papua tidak akan mudah. Menurut Idrus, perlu sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hal tersebut.

Dalam menyelesaikan persoalan tanggap darurat di Papua kata Idrus, Kementerian Sosial sudah menjalin kerja sama antara kementerian dan lembaga.

Salah satunya yakni kerja sama dengan TNI-Polri yang mampu menjangkau permukiman-permukiman di Papua. Kerja sama ini dinilai efektif agar obat-obatan, makanan, dan kebutuhan lainnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Tidak ada satu anak-anak bangsa yang tidak dilayani pemerintah, itu diingatkan Pak Jokowi kepada saya setelah dilantik," kata Idrus Marham.