Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta TNI-Polri Bersinergi Tangani Potensi Konflik Jelang Pilkada

Kompas.com - 23/01/2018, 12:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri dan TNI bersinergi dan menjaga soliditas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Salah satunya dalam mengatasi potensi konflik yang kerap ditemui dalam tahapan pemilu.

"Beliau memerintahkan agar polri dan TNI bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan potensi konflik itu," ujar Tito di kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Tito mengatakan, sinergi dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga jajaran bawah TNI dan Polri.

Presiden juga meminta agar Polri maupun TNI tidak mengeksklusifkan diri, namun merangkul semua elemen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

"Ini semua untuk mendinginkan suasana situasi politik yang cenderung akan memanas," kata Tito.

Di samping itu, Polri dan TNI diminta melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah yang mengikuti Pilkada.

(Baca juga: Presiden, Menteri, hingga Pimpinan Lembaga Beri Pembekalan soal Pilkada di Rapim TNI-Polri)

 

Dengan demikian, bisa diukur tingkat kerawanan dan langkah antisipasinya seperti apa. Langkah-langkah persuasif juga diperlukan untuk menyelesaikan potensi konflik ketimbang dengan cara represif. 

"Jadi proaktif dan kemudian menyelesaikannya sebelum potensi konflik itu berkembang," kata Tito.

Terakhir, Jokowi juga menekankan agar pimpinan Polri dan TNI juga mengamati perkembangan lingkungan di luar negeri.

Tito mengatakan, jangan sampai nanti dikejutkan dengan dinamika global dan tidak ada persiapan sebelumnya untuk mengantisipasi.

"Kita antisipatif kalau ada yang berkaitan dengan masalah-masalah tugas pokok TNI dan Polri. Kita sudah siap untuk mengantisipasinya," kata Tito.

 

Netralitas

 

Hal tak kalah penting yang jadi perhatian Presiden yakni netralitas TNI dan Polri.

(Baca juga: Di Rapim TNI/Polri, Jokowi Sebut Masyarakat Semakin Dewasa dalam Berpolitik)

 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi selalu menekankan soal netralitas aparat menjelang tahun politik.

"Pesan bapak presiden, TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada 2018 dan tahapan Pemilu 2019," kata Hadi.

TNI dan Polri juga diminta berbaur tanpa mengotak-ngotakkan institusi. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu bisa berjalan lancar, aman, dan tidak ada permasalahan berarti.

Hadi memastikan, setelah ini dilakukan koordinasi antara Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri untuk menindaklanjuti pesan-pesan Presiden Jokowi.

"Apa yang disampaikan presiden perintahnya jelas dan kami siap melaksanakan tugas sesuai perintah bapak Presiden," kata Hadi.

Kompas TV Perwira TNI-Polri Melirik Panggung Politik Pilkada 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com