Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Sudinya Airlangga Hartarto jika Golkar Jadi Partai Nomor Tiga...

Kompas.com - 18/12/2017, 22:14 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir elektabilitas partainya anjlok ke titik terendah akibat kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan ketua umumnya, Setya Novanto.

Berdasarkan berbagai hasil survei, elektabilitas partai dengan lambang beringin itu hanya menempati posisi nomor tiga di bawah PDI-P Perjuangan dan Partai Gerindra.

"Fakta ini menempatkan kami dalam sebuah persimpangan jalan yang tajam," ujar Airlangga saat pidato dalam pembukaan Munaslub Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Kondisi itu, tutur dia, membuat seluruh kader Partai Golkar bertekad untuk membuka sebuah lembaran baru. Selain itu, Airlangga juga menyatakan bahwa partainya ingin melangkah ke depan, merebut kembali kejayaan.

(Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Golkar Disalip Gerindra)

Airlangga mengungkapan bahwa Partai Golkar tidak ingin menjadi partai nomor tiga di Indonesia. Golkar, tuturnya, justru ingin kembali mencapai puncak kejayaannya lagi.

"Saya katakan Partai Golkar pernah menjadi partai nomor satu dan pernah pula menjadi partai nomor dua, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan Partai Golkar untuk menjadi partai nomor tiga," ucap Airlangga, disambut tepuk tangan riuh kader Partai Golkar.

Tekad Partai Golkar, kata Airlangga, sudah bulat. Semua kader akan bekerja keras untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai bersih.

Saat ini, Partai Golkar banyak dinilai sebagai partai yang akrab dengan korupsi akibat mantan ketua umumnya, Setya Novanto menjadi terdakwa kasus korupsi KTP elektronik.

"Tekad kami sudah bulat, hati kami sudah menyatu, yaitu Munaslub kami akan menjadi momentum baru untuk menyambut Pilkada 2018," tutur Airlangga.

(Baca juga: Elektabilitas Golkar Jeblok, JK Ingin Pimpinan Partai yang Bersih)

Kompas TV Sapa Indonesia Malam membahas konsolidasi dan strategi Golkar kedepan termasuk teknis pemilihan dan pengesahan ketua umum baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com