Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2017, 22:14 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir elektabilitas partainya anjlok ke titik terendah akibat kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan ketua umumnya, Setya Novanto.

Berdasarkan berbagai hasil survei, elektabilitas partai dengan lambang beringin itu hanya menempati posisi nomor tiga di bawah PDI-P Perjuangan dan Partai Gerindra.

"Fakta ini menempatkan kami dalam sebuah persimpangan jalan yang tajam," ujar Airlangga saat pidato dalam pembukaan Munaslub Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Kondisi itu, tutur dia, membuat seluruh kader Partai Golkar bertekad untuk membuka sebuah lembaran baru. Selain itu, Airlangga juga menyatakan bahwa partainya ingin melangkah ke depan, merebut kembali kejayaan.

(Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Golkar Disalip Gerindra)

Airlangga mengungkapan bahwa Partai Golkar tidak ingin menjadi partai nomor tiga di Indonesia. Golkar, tuturnya, justru ingin kembali mencapai puncak kejayaannya lagi.

"Saya katakan Partai Golkar pernah menjadi partai nomor satu dan pernah pula menjadi partai nomor dua, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan Partai Golkar untuk menjadi partai nomor tiga," ucap Airlangga, disambut tepuk tangan riuh kader Partai Golkar.

Tekad Partai Golkar, kata Airlangga, sudah bulat. Semua kader akan bekerja keras untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai bersih.

Saat ini, Partai Golkar banyak dinilai sebagai partai yang akrab dengan korupsi akibat mantan ketua umumnya, Setya Novanto menjadi terdakwa kasus korupsi KTP elektronik.

"Tekad kami sudah bulat, hati kami sudah menyatu, yaitu Munaslub kami akan menjadi momentum baru untuk menyambut Pilkada 2018," tutur Airlangga.

(Baca juga: Elektabilitas Golkar Jeblok, JK Ingin Pimpinan Partai yang Bersih)

Kompas TV Sapa Indonesia Malam membahas konsolidasi dan strategi Golkar kedepan termasuk teknis pemilihan dan pengesahan ketua umum baru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com