Jika Mayoritas DPD Menghendaki, Tak Ada Alasan DPP Golkar Tunda Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, Ridwan Bae, mengatakan, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak terikat dengan keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Hal itu dikatakan Ridwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Keputusan rapat pleno DPP memutuskan pengadaan Munaslub dengan agenda memilih ketua umum baru, menunggu putusan praperadilan Setya Novanto.

Namun, menurut dia, berdasarkan AD/ART Golkar, penyelenggaraan Munaslub didasarkan pada usulan dua per tiga DPD, bukan keputuan rapat pleno DPP.

Baca juga: Dilobi Kubu Airlangga agar Tak Jadi Calon Ketum Golkar, Ini Komentar Idrus

Oleh karena itu, Ridwan menilai, tak ada alasan bagi DPP untuk menunda jika DPD I secara resmi menyerahkan surat usulan untuk pelaksanaan Munaslub.

Saat ini, ada 31 DPD I yang secara resmi menandatangani usulan tersebut.

Ia menambahkan, tiga DPD I lainnya yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat juga menginginkan pelaksanaan Munaslub meski belum menandatangani usulan.

"Sebenarnya 3 DPD juga bukan tidak bisa, atau tidak mau. Tapi karena banyak kesibukan. Seperti misalnya Papua Barat. Itu lagi meninggal orang tuanya. Kemudian Sulsel masih sibuk. Pak Nurdin (Halid) sangat sibuk dan saya yakin dia juga sangat setuju untuk Munaslub," ujar Ridwan.

"Kemudian, satu lagi NTT. NTT sudah buat surat pernyataan kemarin. Sudah clear sebenarnya. Jadi tidak ada lagi yang menolak Munaslub," kata Ridwan.