Konflik Separatisme India dan Indonesia, Belajar dari Resolusi GAM

SEBAGAI negara demokrasi dengan populasi terbesar kedua di dunia dan kekuatan militer yang tergolong kuat, India masih tetap saja menghadapi konflik internal.

Salah satu konflik tersebut adalah kemunculan kelompok separatis antipemerintahan di Kashmir. Wilayah ini merupakan sebuah negeri yang letaknya antara Himalaya dan Gunung Pir Panjal, wilayah yang konon terkenal dengan sebutan surga dunia.

Kashmir menyajikan sejuta pesona keindahan alam, wajar saja Kashmir menyandang sebutan nama surga dunia. Sebagai surga, seharusnya menyajikan keindahan, kenyamanan, ketentraman, yang bisa meneduhkan setiap jiwa yang memasuki wilayah tersebut.

Pada kenyataannya, hal tersebut bertolak belakang dengan nama yang disandang oleh wilayah Kashmir. Kegagalan pemerintah mengakomodasi aspirasi rakyat serta miskinnya kepercayaan terhadap sistem politik menyebabkan timbulnya pemberontakan.

Mengikuti riwayatnya, penggabungan J & K (Jammu dan Kashmir) oleh Inggris menjadikan Kashmir sebagai Princely State di bawah kekuasaan Raja Maharaja Hari singh pada 1846.

Penyerahan Kashmir kepada Maharaja Hari Singh oleh Inggris menjadikan rakyat Kashmir kecewa karena hal itu dianggap sebuah proses penjualan tanpa kesepakatan dari pemilik tanah.

Proses politik setelah Inggris meninggalkan wilayah dekolonisasi pasca-Perang Dunia II pada tahun 1947. Inggris memberikan identitas baru di India dan Pakistan. Kedua wilayah tersebut diberi label sebagai wilayah sekuler dan wilayah Muslim.

Wilayah tersebut terdiri dari penggabungan beberapa state termasuk penggabungan Princely State. Isu tentang agama terus berkembang dan menjadikan awal terjadinya gesekan internal, mayoritas Hindu atau yang merasa keyakinannya lebih terjamin dengan sistem sekuler maka bergabung dengan India dan muslim bergabung dengan Pakistan.

Pada saat itu, kondisi psikologis rakyat Kashmir yang 93 persen Muslim itu terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama rakyat Kashmir menginginkan untuk bergabung dengan Pakistan dan yang kedua yang ingin menjadikan Kashmir mandiri tanpa bergabung dengan India atau Pakistan, serta yang ketiga sebahagian kecil yang ingin bergabung dengan India.

Maharaja Hari Singh mengambil keputusan untuk bergabung dengan India. Kondisi ini menjadikan situasi memanas antara Pakistan dan India. Kashmir dijadikan seolah-olah wilayah tak bertuan yang akhirnya diklaim oleh kedua negara. Hal ini memicu pertentangan dan berujung dengan pecah perang antara kedua negara.

Propanganda konflik yang dikaitkan dengan isu keyakinan dari negara yang bertikai menjadikan rakyat sebagai korban. Kuatnya pengaruh serta konsekwensi konflik, salah satunya menyebabkan degradasi kepercayaan dari rakyat Kashmir terhadap India.

Banyak orang Kashmir mulai membenci India, mereka sangat tidak menyukai status internasional mereka sebagai warga negara India. Mereka menganggap bahwa politisi lokal terlalu pro-India dan merasa dicurangi dalam aspirasi politik.

Seperti halnya pembatalan diam-diam status konstitusional khusus J & K India, kekurangan lapangan kerja serta eksploitasi ekonomi India atas aset air Kashmir menjadikan alasan untuk melepaskan diri dari India.

Puncak kekecewaan rakyat Kashmir muncul sebagai anti-India pada tahun 1988. Umat Islam di lembah Kashmir memulai sebuah pemberontakan untuk membebaskan Kashmir dari India.

Salah satu kelompok yang sudah lama berdiri adalah Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF). Dukungan secara sinifikan terhadap kelompok ini muncul setelah militer India melakukan upaya pemulihan kemanan dengan agresif.

Konsekwensi dari kesalahan pendekatan dalam penyelesaian konflik menyebabkan rakyat tertindas sehingga atmosfer pemberontakan semakin berkembang.

Gambaran Kashmir lebih kurang juga tergambar pada kondisi Aceh di masa 1945. Bedanya, Aceh mengikrarkan diri untuk bersatu di bawah Republik Indonesia, tetapi dalam perjalanan sejarah ada kekecewaan di antara sela-sela perjuangan.

Kekecewaan rakyat Aceh ditumpahkan dalam pergerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1953 dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan tahun 1976.

Kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat terjadi akibat aspirasi rakyat yang terabaikan, salah satunya permohonan untuk menerapkan syariat Islam di Tanah Rencong.

Pemberontakan ini dimulai pada 20 September 1953 dengan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Teungku Daud Beureueh. Ia menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari NII di bawah kepemimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

Namun, pemerintah pusat menanggapi persoalan tersebut secara kekeluargaan. Kolonel Yasin berinisiatif mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 17-21 Desember 1962.

alah satu kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah mewujudkan tuntutan yang di antaranya memberikan status daerah istimewa bagi Aceh dengan hak-hak otonomi. Akhirnya pemberontakan DI/TII di Aceh dapat diselesaikan dengan damai.

Pada 1976, GAM muncul sebagai kekecewaan yang disuarakan dengan tuntutan kemerdekaan oleh Teungku Muhammad Hasan Tiro. Ini merupakan efek kelanjutan yang terabaikan oleh pemerintah dalam perawatan perdamaian sebelumnya.

Penanganan konflik ini berlangsung sekitar 30 tahun. Pemerintah pusat yang cenderung melakukan dengan pendekatan militer hingga membuat negeri ini dikabuti oleh kekerasan dan menyisakan korban dari kedua belah pihak. Hal ini jauh berbeda dari penanganan DI/TII.