Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Wasekjen Golkar, Ini Dua Alasan Munaslub Harus Dipercepat

Kompas.com - 25/11/2017, 14:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai ada dua alasan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus dipercepat dan tak perlu menunggu praperadilan Setya Novanto selesai.

Pertama, menurut dia, karena DPR memerlukan ketua yang baru.

Ketua DPR, kata dia, menjadi hak partai Golkar sehingga harus ada ketua umum definitif dari Golkar agar bisa menentukan Ketua DPR baru secara sah.

Ia menilai pergantian Ketua DPR tanpa adanya kepemimpinan definitif sangat riskan digugat di kemudian hari.

(Baca juga : DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub)

Kedua, lanjut Ace, karena ada kekhawatiran bakal calon kepala daerah yang berkualitas enggan mendaftar di pilkada 2018 melalui Golkar yang sedang mengalami konflik.

"Termasuk kami kasihan sama para kepala daerah yang mau dicalonkan Golkar. Ini sangat penting untuk pilkada. Jangan sampai awalnya para calon kepala daerah secure karena dicalonkan Golkar, tiba-tiba kasus gonjang-ganjing di Golkar mereka berpikir ulang," kata Ace dalam sebuuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).

Terlebih, kata dia, Januari 2018 sudah memasuki pendaftaran pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu tahapan pilpres dan pileg juga telah dimulai.

Karena itu, ia mengatakan, Golkar perlu memikirkan agenda penting tersebut agar tidak rugi nantinya.

"Ini semua harus dipikirkan secara matang. Apapun keputusan praperadilan, semua stakeholder Golkar harus mempertimbangkan bahwa telah tertanam citra yang mungkin publik melihat inilah Partai Golkar hari ini dan kita tak bisa men-denial itu," lanjut dia.

Kompas TV Airlangga siap jika diminta oleh mayoritas DPD tingkat I.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com