Politisi Golkar Minta DPP Patuhi Pakta Integritas Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Zainal Bintang mengatakan semestinya Setya Novanto mematuhi pakta integritas partai yang menginstruksikan seorang pengurus mundur saat tersangkut kasus pidana.

Oleh karena itu, ia menyayangkan langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski telah mendekam di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Padahal ada pakta integritas yang ditandatangani yang mengatakan poin ke enam bila ada terlibat kasus pidana harus diberhentikan mengundurkan diri. Kenapa DPP menutup mata? Kenapa tidak menggunakan komitmen itu?" kata Zainal dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).

Baca juga : Pertahankan Setya Novanto, Golkar Terancam Ditinggal Rakyat

Ia pun menilai DPP seolah menggiring partai agar mempertimbangkan faktor praperadilan yang diajukam Novanto. Padahal, menurut dia, jika merujuk pakta integritas partai, semestinya DPP mendesak Novanto mundur dari Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR.

Zainal mengatakan partai besar seperti Golkar sebaiknya tidak berlindung di balik formalitas hukum dan menafikan hujatan masyarakat karena dianggap menyandera DPR.

"Partai besar seperti Golkar tidak bisa melakukan terobosan dengan mengikuti aspirasi masyarakat hukum formal legalistik, ada hukum sosial basisnya etika moral," lanjut dia.