Perubahan Golkar Tak Perlu Tunggu "Civil Society" Turun ke Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Partai Golkar harus segara melakukan pergantian pimpinan.

Hal itu dinilai penting menyusul besarnya tekanan publik terkait kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Tidak perlulah menunggu civil society kita turun ke jalan, demo, hanya untuk mengatakan enough is enough terhadap pelanggaran etika dan hukumnya (Setya Novanto)," ujarnya dalam acara Talkshow Polemik Radio MNC Trijaya Network, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Baca juga : Pengacara Novanto: Saya Suka Mewah, Sekali ke Luar Negeri Minimal Rp 5 M

Siti menyayangkan Golkar sebagai partai besar tidak menambahkan satu klausul di Anggaran Dasar Rumah Tangganya (ADRT) bahwa siapapun yang jadi tersangka sepatutnya harus mundur, apalagi tersangka kasus korupsi.

Menurut Siti, klausal semacam itu sangat penting berbagai acuan etika di dalam sistem politik di Indonesia. Etika, tutur dia, akan membimbing para politisi untuk menjadi pegangan dalam berpolitik.

"Kita tidak terima juga ada kata?kata politik busuk," kata dia.

Siti menyarankan agar para elite Golkar untuk menatap masa depan Partai Beringin itu. Bukan tidak mungkin, para pemilih Golkar akan meninggalkan partai legendaris tersebut pada Pilkada 2018 mendatang.

Baca juga : Aburizal Minta Kader Golkar Hormati Keputusan Pertahankan Setya Novanto

"Jadi jangan dipaksa publik mengatakan Holkar masih akan dipilih tetapi di internalnya sendiri doyan dengan konflik," ucap Siti.

Sebelumnya, Golkar tetap ngotot mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umumnya. Padahal, Setya Novanto sudah ditahan KPK akibat terlibat kasus korupsi KTP elektronik.

Selain mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umumnya, Golkar juga tetap mempertahankan tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu sebagai Ketua DPR.

Banyak pihak yang khawatir kondisi Setya Novanto menyandera Golkar di 2018 dan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang merepresentasikan lembaga wakil rakyat.