Kompas.com - 25/11/2017, 14:45 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan belum tahu ada 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang sepakat mendorong Musyawarah Nasional Luar Negeri (Munaslub).

Hingga hari ini kata dia, DPP belum menerima adanya usulan dari 20 DPD.

"Kami akan lihat apakah ada usulan 2/3 dari DPD provinsi karena sampai sekarang belum ada (usulan)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Sarmuji menuturkan, DPD tidak bisa begitu saja mengusulkan adanya Munaslub. Sebab ada syarat mininal yaitu 2/3 DPD harus setuju lantas usulan itu bisa disampaikan ke DPP.

(Baca juga : Pegang Teguh Setnovisme, Elektabilitas Golkar Terancam Rontok)

Ia mengatakan, bila usulan tidak memenuhi 2/3 DPD, maka DPP tidak akan memprosesnya usulan tersebut.

Meski begitu, tutur Sarmuji, DPP pasti akan meminta Setya Novanto mundur bila praperadilannya ditolak. Jika tidak mau mundur juga, maka kata Sarmuji, DPP akan menggelar rapat menyelengarakan Munaslub.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga : Politisi Golkar Minta DPP Patuhi Pakta Integritas Partai)

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar sudah sepakat mendorong adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dorongan itu muncul seiring kondisi Partai Golkar yang terus menerus disorot publik lantaran ngotot mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

"Iya tetapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu," ujar Dedi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Menurut Bupati Purwakarta itu, 20 DPD ingin melepaskan beban berat yang saat ini ada ditangan Golkar. Cara melepas beban itu kata dia yaitu dengan sepakat bermusyawarah menentukan kepemimpinan baru Partai Beringin tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X