Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2017, 14:31 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan ketua umumnya, Setya Novanto.

Hal itu berkaca kepada masalah Partai Beringin tersebut pada 2015 silam saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada di 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.

"Itu bisa menyebabkan rontoknya elektabilitas Partai Golkar terutama besok di Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya dalam dalam acara Talkshow Polemik Radio MNC Trijaya Network, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

(Baca juga : Politisi Golkar Minta DPP Patuhi Pakta Integritas Partai)

Saat ini kata Gun Gun, pengaruh Setya Novanto masih sangat kuat di Golkar. Hal itu terbukti dari hasil Sidang Pleno Golkar yang mengacu kepada surat yang dikirim oleh Setya Novanto dari balik jeruji tahanan.

Ada dua hal yang diputuskan dalan Rapat Pleno yaitu mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar sampai hasil praperadilan, dan mempertahankan sebagai Ketua DPR.

Akibat pengaruh Setya Novanto yang masih kuat, Gun Gun menilai, Golkar sedang menghadapi tantangan komunikasi politik di internal. Sebab, konsolidasi internal partai lebih berwarna personal dibanding institusional.

(Baca juga : Pertahankan Setya Novanto, Golkar Terancam Ditinggal Rakyat)

 

Di sisi lain, Partai Beringin itu dihadapkan kepada tantangan eksternal yaitu kepercayaan publik.

Bila masalah Setya Novanto terus dipelihara, maka bukan hal aneh bila kepercayaan publik kepada Golkar ikut tergerus.

"Jadi (mengubah) kultur Partai memang harus menjadi agenda prioritas," kata Gun Gun.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

Novanto yang juga menjabat Ketua DPR itu kini menjadi tahanan KPK. Namun, Golkar tidak melakukan perubahan dengan tetap mempertahankan Novanto.

Partai Beringin itu hanya menunjuk pejabat pelaksana, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, untuk menjalankan tugas Novanto yang saat ini berada di tahanan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com