Melalui WhatsApp, Sekjen Kemendes Sarankan Irjen Lakukan Pendekatan ke BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi menyarankan agar Inspektur Jenderal Kemendes, Sugito, melakukan pendekatan dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendekatan itu dengan maksud agar Kemendes mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hal itu diketahui dari percakapan WhatsApp antara Anwar dengan Sugito yang ditampilkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/11/2017).

"Ya saya enggak tahu bagaimana, lakukan pendekatan saja," kata Anwar saat dikonfirmasi jaksa KPK mengenai kalimatnya di dalam Whats App.

Baca juga : Sekjen Kemendes Tahu Ada Atensi untuk BPK, tapi Merasa Tak Ikut Campur

Dalam percakapan tersebut, awalnya Sugito menyampaikan kepada Anwar bahwa auditor BPK, Ali Sadli dan tim lainnya dari BPK patut diapresiasi. Sugito menyebut bahwa auditor BPK mati-matian mempertahankan agar Kemendes mendapat opini WTP.

Di dalam bukti WhatsApp, Sugito mengatakan, "Mereka mati2an mempertahankan depan TIM LKPP bahwa Kemendes WTP. Khususnya Gus Anam dan ketua tim Pak Andi".

Kemudian, Sugito menambahkan, "Kemenaker sj masih tarik menarik antara WTP apa WDP Pak. Kalaupun WTP, catatannya sangat buanyak. Kalau pendekatan kurang malah WDP".

Mendengar kata-kata Sugito tersebut, Anwar Sanusi menjawab, "Harus intens berarti. Kalau dpt WTP saya jadi nyembelih kambing".

Baca juga : Ada Foto Mendes dan Auditor BPK dalam Bukti WhatsApp yang Disita KPK

Kepada jaksa KPK, Anwar tidak menjelaskan secara spesifik maksud kata-kata dalam percakapannya dengan Sugito itu. Namun, ia mengakui bahwa ia menyarankan untuk melakukan pendekatan dengan BPK.

"Ya agar lebih baik mungkin harus seperti itu," kata Anwar.

Dalam kasus ini, Rochmadi bersama-sama Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK, didakwa menerima suap Rp 240 juta dari Irjen Kemendes, Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo.

Menurut jaksa KPK, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Adapun, dua pejabat Kemendes, yakni Sugito dan Jarot Budi Prabowo telah diadili dan divonis bersalah oleh majelis hakim.