Sekjen Kemendes Tahu Ada Atensi untuk BPK, tapi Merasa Tak Ikut Campur

Kompas.com - 22/11/2017, 13:04 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (dan tim pengacara Irman Gusman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (dan tim pengacara Irman Gusman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi mengaku bahwa dia mengetahui ada permintaan uang yang belakangan diketahui untuk para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, Anwar Sanusi merasa tidak ikut campur dalam pengumpulan dan penyerahan uang untuk para auditor.

Hal itu dikatakan Anwar saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/11/2017). Dia bersaksi untuk terdakwa mantan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri.

Awalnya, Anwar mengaku pernah didatangi oleh Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan auditor BPK Choirul Anam. Dalam pembicaraan di ruang kerjanya itu, muncul pembahasan soal permintaan atensi.

Namun, Anwar tidak dapat mengingat siapa yang pertama kali menyebut kata atensi.

"Setelah ada pesan WhatsApp dari Pak Gito (Sugito), itu saya baru paham, atensi itu maksudnya ada semacam terima kasih," kata Anwar Sanusi kepada majelis hakim.

(Baca juga: Sekjen Kemendes Dicecar soal Pertemuan Irjen Kemendes-Auditor BPK)

Anwar mengakui bahwa dalam pesan singkat selanjutnya, Sugito melaporkan pertemuan dengan beberapa auditor BPK. Sugito juga melaporkan kepada Anwar soal permintaan uang talangan kepada Biro Keuangan Kemendes.

Meski demikian, Anwar merasa tidak memberikan respons terkait pesan singkat yang disampaikan oleh Sugito. Ini termasuk soal permintaan uang talangan. Anwar merasa dirinya hanya bersikap pasif.

"Saya kurang paham waktu itu. Talangan ya dalam bentuk uang. Tapi ke mana saya enggak tahu," kata Anwar.

(Baca juga: Sekjen Kemendes Bantah Perintahkan Anak Buahnya Urunan Uang Suap untuk Auditor BPK)

Dalam kasus ini, Rochmadi bersama-sama Ali Sadli, selaku Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK, didakwa menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kemendes.

Uang diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X