Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Kenapa Hanya KPK yang Dianggap Benar?

Kompas.com - 14/11/2017, 20:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mempertanyakan sikap publik yang cenderung menganggap proses hukum yang dilakukan KPK adalah yang paling benar.

Sementara, proses hukum dan peradilan yang dilakukan institusi penegak hukum yang lain tidak dipercaya. 

"Kenapa hanya KPK yang dianggap benar? Kan ini enggak benar," ujar Fahri, saat diskusi 'Pansus Angket Apa Lagi?', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017). 

Fahri menilai, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini sudah baik. Sistem penegakan hukum juga sudah berjalan.

"Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh polisi lebih baiknya. Apalagi kalau densus itu disetujui. Saya yakin, kita tidak perlu KPK lagi," kata Fahri.

Baca: Setya Novanto Izinkan Pansus Angket KPK Bekerja di Masa Reses

Oleh karena itu, ia menilai, suatu saat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak diperlukan lagi.

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017).
"Enough is enough. KPK sudah tidak diperlukan lagi," ujar Fahri.

Pada kesempatan yang sama, anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan,  ada 11 temuan Pansus yang seharusnya ditindaklanjuti KPK. 

"Temuan ini sampai sekarang enggak ada apa-apa. Oleh KPK, dianggap tidak ada masalah. Dia tetap anggap (dirinya) paling bersih, paling benar," kata dia.

Baca: KPK Tidak Akan Datang untuk Memenuhi Undangan Pansus Angket

Menurut Masinton, KPK harus instrospeksi diri bahwa penegakan hukum yang dilakukan selama ini banyak melanggar aturan. Buktinya, KPK sudah tujuh kali kalah di sidang praperadilan.

"Dia kalah tujuh kali praperadilan, dianggap biasa saja, tidak ada perbaikan. Diulangi lagi, diulangi lagi," ujar Masinton.

"Kalau dikatakan KPK hebat, enggak ada hebat-hebatnya. Mana korupsi besar yang dia ungkap? Terus kita bilang hebat?" kata politisi PDI Perjuangan ini. 

Kompas TV Drama Seteru Pansus DPR & KPK Terus Memanas (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com