Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Kenapa Hanya KPK yang Dianggap Benar?

Kompas.com - 14/11/2017, 20:42 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mempertanyakan sikap publik yang cenderung menganggap proses hukum yang dilakukan KPK adalah yang paling benar.

Sementara, proses hukum dan peradilan yang dilakukan institusi penegak hukum yang lain tidak dipercaya. 

"Kenapa hanya KPK yang dianggap benar? Kan ini enggak benar," ujar Fahri, saat diskusi 'Pansus Angket Apa Lagi?', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017). 

Fahri menilai, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat ini sudah baik. Sistem penegakan hukum juga sudah berjalan.

"Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh polisi lebih baiknya. Apalagi kalau densus itu disetujui. Saya yakin, kita tidak perlu KPK lagi," kata Fahri.

Baca: Setya Novanto Izinkan Pansus Angket KPK Bekerja di Masa Reses

Oleh karena itu, ia menilai, suatu saat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak diperlukan lagi.

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017).
"Enough is enough. KPK sudah tidak diperlukan lagi," ujar Fahri.

Pada kesempatan yang sama, anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan,  ada 11 temuan Pansus yang seharusnya ditindaklanjuti KPK. 

"Temuan ini sampai sekarang enggak ada apa-apa. Oleh KPK, dianggap tidak ada masalah. Dia tetap anggap (dirinya) paling bersih, paling benar," kata dia.

Baca: KPK Tidak Akan Datang untuk Memenuhi Undangan Pansus Angket

Menurut Masinton, KPK harus instrospeksi diri bahwa penegakan hukum yang dilakukan selama ini banyak melanggar aturan. Buktinya, KPK sudah tujuh kali kalah di sidang praperadilan.

"Dia kalah tujuh kali praperadilan, dianggap biasa saja, tidak ada perbaikan. Diulangi lagi, diulangi lagi," ujar Masinton.

"Kalau dikatakan KPK hebat, enggak ada hebat-hebatnya. Mana korupsi besar yang dia ungkap? Terus kita bilang hebat?" kata politisi PDI Perjuangan ini. 

Kompas TV Drama Seteru Pansus DPR & KPK Terus Memanas (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com