Tentang Pertemuan Kepala BIN dan Gubernur Papua yang Dibahas Jokowi-SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tak hanya membahas masalah Undang-Undang Ormas saat keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/10/2017).

Ada isu lain yang dipermasalahkan SBY, yakni terkait dengan pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pihak istana memang tidak bicara soal adanya pertemuan ini. Informasi justru datang dari pihak SBY di Partai Demokrat.

"Kejadian kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga menerima tekanan dari pimpinan tertinggi BIN terkait Pilkada Papua diminta agar menjadi perhatian serius Presiden," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2017).

Baca juga : Jokowi dan SBY Bahas UU Ormas dan Pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua 

SBY, kata Hinca, mengingatkan Presiden Jokowi agar memandang serius faktor proporsionalitas dan profesionalitas para penegak hukum. Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang menggunakan posisinya untuk melakukan tekanan karena faktor politik.

"Partai Demokrat meminta hukum jangan dipolitisasi," ucap Hinca.

Menurut Hinca, Presiden Jokowi merespon pesan SBY dengan baik dan berjanji akan mencari tahu lebih jauh serta memastikan hal-hal serupa itu tidak dikembangkan ke depan.

Baca juga : Pertemuan Jokowi-SBY Diawali Komunikasi Pratikno-AHY

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Presiden Joko Widodo bertemu Presiden keenam SBY di Istana, Jumat (27/10/2017).

Investigasi

Gubernur Papua Lukas Enembe adalah kader Demokrat. Ia bahkan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat di Papua.

Sejak kabar pertemuan Lukas dan Budi Gunawan mencuat, Demokrat langsung membentuk tim untuk menginvestigasi pertemuan tersebut. Tim dipimpin kader Demokrat yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman.

Menurut Benny, pertemuan itu terjadi di Jakarta pada 5 September 2017.

"Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang," kata Benny dalam keterangan tertulisnya, 18 September lalu.

Baca juga : Satu Jam Jokowi dan SBY di Istana...

Jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, kata Benny, maka Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut.

Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur tahun 2018 atau pemilu 2019, maka Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara.

"Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada," ucap Benny.

Baca juga : Jokowi-SBY Kembali Bertemu, Apa Kata PDI-P?