Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Beberkan Tiga Kunci Agar Penyelenggaraan Pilkada 2018 Sukses

Kompas.com - 25/10/2017, 17:49 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo membeberkan kunci agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa berjalan sukses. Apalagi, tahun depan ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018.

Kunci tersebut juga berlaku untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Tahun depan tahun politik, itu sudah mewakili 67 persen suara untuk pileg dan pilpres," kata Tjahjo saat hadir di acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10/2017).

Kunci pertama yakni partisipasi politik masyarakat harus tinggi. Pada Pilkada mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga pemerintah menargetkan pastipasi politik di atas 78 persen.

(Baca: Mengapa Anggaran Pilkada 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun?)

"Pilkada 2015 partipasi 70 persen, Pilkada 2017 partipasi 74 persen," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kedua, bebas dari praktek politik uang. Karenanya, ia mengimbau semua pihak turut mengawasi dan melawan praktek politik tersebut pada Pilkada, Pileg, Pilpres mendatang.

"Kita harus bangun proses demokrasi pilih kepala daerah, pilih anggota DPRD, anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden yang amanah dan memperjuangkan bangsa," ujar dia.

"Juga yang bisa mempercepat pembangunan, kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai," tambah dia.

(Baca: Bawaslu Diminta Segera Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2018)

Ketiga, bebas dari kampanye hitam, kampanye yang mengumbar kebencian atau suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

"Kita hindari itu, kita dorong agar calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan DPD, termasuk calon presiden dan wakil presiden harus adu konsep, adu gagasan, adu pemikiran untuk membangun bangsa kedepan yang semakin baik," kata dia.

Menurut dia, tiga hal tersebut adalah kunci penyelenggaraan Pilkada, Pileg dan Pilpres lancar tanpa hambatan.

"Ini tiga prasyarat utama demokrasi yang sudah dimulai pada bulan-bulan ini," ungkap dia.

"Kami mempercayakan kepada Kepolisian, TNI, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, perguruan tinggi dan elemen mahasiswa senantiasa menjaga suskesnya proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini," tutup dia.

Kompas TV Perppu Sah Jadi UU, Ormas Resah? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dengan Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com