Bawaslu Diminta Segera Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 23/10/2017, 15:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto angkat bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Jakarta, Minggu (24/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto angkat bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta segera menuntaskan indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerawanan Pilkada penting sebagai upaya pemetaan dini dan antisipasi konflik yang akan terjadi saat pesta demokrasi.

"Saya sudah minta Bawaslu segera menyelesaikan indeks kerawanan Pilkada di daerah, mana saja yang rawan," kata Wiranto, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin, (23/10/2017).

Melalui pemetaan, akan dilakukan upaya antisipasi. 

"Karena kalau kita tahu kerawanan terjadi pada sisi yang mana, ini secara sistematis pada saatnya nanti kita sudah bisa menetralisir kerawanan itu," ujar dia.

Baca: Bawaslu Segera Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018 di 171 Daerah

Wiranto menyebutkan, salah satu daerah rawan pada Pilkada Serentak 2018 adalah Papua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk sementara ini, pemilihan gubernur maupun pilkada, yang masih dianggap rawan adalah di Papua," kata Wiranto.

"Ada rawan 1, rawan 2. Makanya kalau Minggu ini sudah bisa selesai (indeks kerawanan Pilkada) kita bisa tentukan daerah-daerah rawan itu teknisnya bagaimana," kata Wiranto.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu akan segera merilis indeks kerawanan Pilkada 2018.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.