Bawaslu Diminta Segera Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 23/10/2017, 15:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto angkat bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Jakarta, Minggu (24/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto angkat bicara soal polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer. Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI diminta segera menuntaskan indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerawanan Pilkada penting sebagai upaya pemetaan dini dan antisipasi konflik yang akan terjadi saat pesta demokrasi.

"Saya sudah minta Bawaslu segera menyelesaikan indeks kerawanan Pilkada di daerah, mana saja yang rawan," kata Wiranto, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin, (23/10/2017).

Melalui pemetaan, akan dilakukan upaya antisipasi. 

"Karena kalau kita tahu kerawanan terjadi pada sisi yang mana, ini secara sistematis pada saatnya nanti kita sudah bisa menetralisir kerawanan itu," ujar dia.

Baca: Bawaslu Segera Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2018 di 171 Daerah

Wiranto menyebutkan, salah satu daerah rawan pada Pilkada Serentak 2018 adalah Papua.

"Untuk sementara ini, pemilihan gubernur maupun pilkada, yang masih dianggap rawan adalah di Papua," kata Wiranto.

"Ada rawan 1, rawan 2. Makanya kalau Minggu ini sudah bisa selesai (indeks kerawanan Pilkada) kita bisa tentukan daerah-daerah rawan itu teknisnya bagaimana," kata Wiranto.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, Bawaslu akan segera merilis indeks kerawanan Pilkada 2018.

Saat ini, Bawaslu sedang mengolah data yang sudah diperoleh untuk diolah menjadi panduan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2018 yang akan digelar di 171 daerah.

"Kami sedang mengolah data untuk indeks kerawanan di 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada di 2018. Sekarang on going process," kata Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Rencananya, pada akhir Oktober mendatang Bawaslu sudah bisa merilis indeks kerawanan pesta demokrasi di daerah untuk 2018.

"Kira-kira sebulan lagi kami akan launching daerah mana dianggap paling rawan dari sisi politik uang. Ini menjadi orientasi kita untuk early warning, untuk pencegahan di daerah-daerah yang kita indeks berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya," ujar dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X