Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Enam Bulan Investor Enggak Bangun-bangun, Cabut Izinnya

Kompas.com - 20/10/2017, 11:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), membuat kontrak yang jelas dengan investor.

Misalnya, soal pembangunan resort atau hotel di kawasan itu. Pihak pengelola harus menetapkan tenggat waktu kapan investor tersebut akan melakukan pembangunan.

"Jangan hanya tanda tangan kontrak saja, lalu didiemkan tanahnya, enggak diapa-apain," ujar Jokowi dalam pidato peresmian KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10/2017).

"Bikin kontrak, enam bulan. Kalau dalam enam bulan itu (investor) enggak mulai-mulai konstruksi, (izin) cabut," lanjut dia.

(baca: Jokowi Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika)

Jokowi menegaskan bahwa banyak investor dalam dan luar negeri yang ingin menginvestasikan uangnya di KEK Mandalika dalam bentuk hotel, resort, home stay, kafe dan sebagainya.

Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan KEK Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata bertaraf internasional di Indonesia.

Oleh sebab itu, pembangunan di KEK Mandalika harus masif agar cepat berkembang.

"Saya katakan, yang ngantre di Mandalika ini banyak sekali. Apalagi sudah diresmikan kayak gini. Jadi kita harus semakin cepat," ujar Jokowi.

Jika pembangunan fasilitas di Mandalika berlangsung cepat, Jokowi yakin masyarakat setempat akan semakin cepat pula merasakan manfaatnya.

KEK Mandalika diusulkan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Pemerintah menyetujuinya dengan dikeluarkannya PP No. 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014.

Pengembangan KEK Mandalika yang mencakup lahan seluas 1.035, 67 hektare itu difokuskan untuk kegiatan utama Pariwisata.

Adapun dukungan dari pemerintah yang akan diberikan adalah perpanjangan runway Bandara Internasional Lombok, Revitalisasi Pelabuhan Lembar, serta Penanganan Jaringan Air Bersih kawasan Kuta dan Sekitarnya.

Presiden Jokowi menitipkan agar beroperasinya KEK Mandalika dilanjutkan dengan penataan tata ruang pendukung kawasan tersebut.

"Sehingga KEK Mandalika menjadi suatu kawasan khusus yang bisa kita banggakan sebagai pariwisata bertaraf internasional," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com