Luhut Persilakan Anies-Sandi jika Ingin Hentikan Reklamasi Jakarta - Kompas.com

Luhut Persilakan Anies-Sandi jika Ingin Hentikan Reklamasi Jakarta

Kompas.com - 17/10/2017, 17:21 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, seusai rapat kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta, di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, seusai rapat kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta, di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Luhut dalam acara "Coffee Morning" dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2017), hanya mengingatkan agar Anies merealisasikan janji kampanyenya itu sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya, ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja," kata Luhut seperti dikutip Antara.

Menurut Luhut, keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan.

(baca: PKS: Masalah Reklamasi Teluk Jakarta Ujian Pertama Anies-Sandi)

Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D dan G.

Ia juga menjelaskan pencabutan moratorium itu dilakukan atas surat yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan persetujuan untuk mencabut semua sanksi pengembang karena telah memenuhi persyaratan.

Luhut menambahkan, keputusannya mencabut moratorium juga sesuai kewenangannya sebagai Menko Maritim.

"Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung all the way ke langit. Saya sebagai Menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam," katanya.

(baca: Susi Sebut Kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta Tergantung Luhut dan Anies)

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dua kali mengajukan permohonan pencabutan moratorium karena kewajiban yang sudah dipenuhi pengembang.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah pusat memutuskan untuk mencabut moratorium karena tidak ada lagi alasan untuk tetap melakukan pemberhentian sementara proyek yang masuk Proyek Strategi Nasional (PSN) itu.

(baca: Ditanya Komitmen Batalkan Reklamasi, Anies Suruh Lihat Janjinya di Website)

Ridwan juga mengatakan pernah bertemu dan memberikan penjelasan gamblang, termasuk pertimbangan teknis, legal dan sosial, kepada salah satu utusan Sandiaga Uno.

"Jika masih ada yang diperlukan, akan berikan keterangan lebih lanjut, kami siap," katanya.

Berbagai pihak menagih janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Setelah resmi memimpin DKI, Anies enggan berkomentar soal janjinya itu.

Kompas TV Tim Sinkronisasi menyarankan pasangan Anies – Sandi mengkaji lagi kebijakan reklamasi Teluk Jakarta.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM