PKS: Masalah Reklamasi Teluk Jakarta Ujian Pertama Anies-Sandi

Kompas.com - 17/10/2017, 13:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO AGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMAS.com - Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan, penolakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan aspirasi yang telah lama disuarakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Karena itu, ia menilai, Anies-Sandi wajib menepati janjinya soal penolakan reklamasi meski harus berhadapan dengan pemerintah pusat.

"Inilah yang nanti menjadi batu ujian pertama buat Anies-Sandi. Saya kira karena aspirasi ini ada di masa kampanye dan terus menguat sekarang ini," kata Musatafa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

(baca: Fadli Zon Ingatkan Anies-Sandi Penuhi Janji soal DP 0 Persen dan Reklamasi)

Terlebih, lanjut Mustafa, saat ini Anies-Sandi memiliki kewenangan dan perangkat untuk mendalami dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Ia mengatakan, Anies-Sandi perlu melakukan dialog intensif dengan pemerintah pusat agar permasalahan itu cepat selesai.

"Kemarin sebagai penonton di luar bisa mengkritisi tapi sebagai penanggung jawab beliau bisa melihat detail persoalannya di mana. Dengan kewenangannya itu tentu Anies-Sandi bisa membuat formula yang paling baik," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Jaga Kepercayaan Publik, Anies-Sandi Harus Konsisten Tolak Reklamasi)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan sebelumnya mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Luhut telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Surat yang ditandatangani Luhut itu berbunyi, "Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi."

Surat itu disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Nasional
Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Nasional
Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Nasional
Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Nasional
Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Nasional
BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Nasional
Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X