Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat Pleno, Muncul Usulan Tarik Kader Golkar dari Pansus Angket KPK

Kompas.com - 12/10/2017, 07:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat pleno internal DPP Partai Golkar, Rabu (11/10/2017) muncul usulan agar Partai Golkar mengevaluasi keberadaan anggotanya pada Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Usul itu disampaikan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid.

Menurut Nusron, keberadaan kader Golkar pada Pansus Angket KPK tak memiliki manfaat apapun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Alasannya, Pansus dinilai publik sebagai upaya pelemahan KPK.

"Saya usulkan demikian. Supaya keberadaan Partai Golkar di pangket harus diakhiri," ujar Nusron seusai rapat, Rabu.

Baca: Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK

Nusron menilai, tak ada relevansi keberadaan pansus angket KPK dengan pemberantasan korupsi.

Jika ditanyakan kepada publik, kata dia, publik pasti masih lebih memercayai KPK ketimbang Pansus Angket.

"Golkar itu harus menjadi terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar ini ingin memperkuat Pansus Angket KPK dalam rangka menghalangi-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan, publik taunya itu," kata Nusron.

Terkait hal tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK yang juga politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar menegaskan, Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan.

"Sampai hari ini penugasan tidak dicabut," kata Agun.

Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu

Ia bahkan mengklaim usulan menarik kader Golkar dari Pansus tak ada dalam rapat pleno tersebut.

"Enggak ada kedengaran usulan itu. Saya enggak dengar," ujar Agun. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham hanya menegaskan bahwa partainya mendukung penguatan KPK dan tak akan menyetujui jika ada yang ingin membubarkan lembaga tersebut.

Namun, menurut Idrus, tak ada lagi perdebatan soal keberadaan kader Golkar dalam keanggotan Pansus.

"Tentu nanti kami ingin bagaimana supaya efektivitas Pansus ini juga berjalan dengan baik sehingga dapat merumuskan, rumusan-rumusan yang berorientasi pada penguatan KPK " ucap Idrus.

Kompas TV KPK saat ini sedang dalam proses untuk kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atau sprindik untuk Setya Novanto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com