Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Daftar Peserta Pemilu 2019, Sekjen PDI-P Kritik Sipol KPU

Kompas.com - 11/10/2017, 17:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019.

Dengan adanya Sipol, kata Hasto, parpol menjadi lebih mudah mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi.

Namun, Hasto juga mengkritik penerapan sistem di sejumlah daerah yang belum sempurna, seperti di Papua dan Papua Barat.

Hasto mengatakan, identifikasi nomor identitas kependudukan di kedua daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

"Kami apresiasi dengan adanya Sipol memungkinkan untuk mengintegrasikan seluruh data pemilu yang harus dilengkapi oleh parpol," ujar Hasto saat memberikan pernyataan pers usai pendaftaran PDI-P sebagai peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

"Namun kami juga perlu beri masukan pada KPU, dari proses Sipol yang ada kami melihat daerah Papua dan Papua Barat proses e-KTP terutama identifikasi terhadap nomor identitas kependudukan itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Sehingga kondisi ini menyebabkan pengisian Sipol itu menjadi kurang sempurna," kata dia.

(Baca juga: KPU Berpotensi Langgar UU karena Wajibkan Sipol)

Selain itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa Sipol belum bisa memfasilitasi parpol yang menugaskan kader-kader di tingkat pusat ke daerah.

Kemudian, lanjut Hasto, pihaknya juga menemukan beberapa kelurahan yang belum masuk ke dalam data Sipol akibat adanya pemekaran wilayah desa.

"Ada pengurus partai kami yang bertugas di tingkat nasional tapi demi kepentingan ideologis partai, dia juga ditugaskan di daerah. Nah sistem ini belum memungkinkan adanya penugasan seperti itu," kata Hasto.

"Kemudian juga kami temukan data kecamatan yang tidak lengkap, misalnya di Kecamatan Kretek, Bantul, di situ ada lima kelurahan yang namanya tidak ada dalam Sipol karena pemekaran desa yang ada, hal ini perlu disempurnakan," ucapnya.

(Baca juga: Baru 30 Parpol yang Masukkan Data ke Sistem Informasi KPU)

Kompas TV PSI serahkan 150 boxs berisi berkas sebagai persyaratan administrasi pendaftaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com