Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Medical Check Up", Alasan Novanto Tak Bisa Jadi Saksi Sidang E-KTP

Kompas.com - 09/10/2017, 13:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima surat dari pihak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Surat tersebut menyatakan bahwa Novanto tidak bisa memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Senin (9/10/2017).

Sedianya, Novanto akan bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam surat itu, Setya Novanto juga mengungkapkan alasannya tak bisa memenuhi panggilan jaksa KPK.

"Yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan jadi saksi di Pengadilan Tipikor karena hari ini jadwal medical check up," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Senin (9/10/2017).

(Baca: Setya Novanto dan Ganjar Pranowo Tak Hadiri Sidang E-KTP)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP, Setya Novanto sebelumnya memang sempat dirawat di rumah sakit Jatinegara.

Namun, belakangan Setya Novanto sudah keluar dari rumah sakit setelah status tersangkanya dibatalkan oleh praperadilan yang dipimpin hakim Cepi Iskandar.

Selain Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga tak bisa memenuhi sidang E-KTP hari ini. Ganjar juga sudah mengirimkan surat terkait ketidakhadirannya.

"Ganjar Pranowo karena harus menghadiri kegiatan kenegaraan di Semarang," kata Febri.

(Baca juga: Fakta Sidang E-KTP Kembali Mengarah pada Keterlibatan Novanto)

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com