Dedi Mulyadi Minta DPP Golkar Segera Terbitkan Surat Rekomendasi Maju Pilkada Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta DPP Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk dirinya maju dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

"Mudah-mudahan, apa yang diputuskan, segera dikeluarkan dalam bentuk surat rekomendasi yang ditandatangani," ujar Dedi di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (2/10/2017).

Saat ditanya apakah Dedi sudah berkomunikasi dengan DPP Golkar terkait kapan surat rekomendasi itu dikeluarkan, Dedi menyerahkannya kepada DPP.

"Sekretaris meminta saya menunggu saja. Jadi ya sudah," ujar Dedi.

(baca: Pilkada Jabar, Golkar Tugaskan Dedi Mulyadi Cari Pasangan dan Koalisi)

Keputusan Golkar mengusung Dedi di Pilkada Jawa Barat diambil dalam rapat di DPP pada Senin siang.

Sepanjang rapat, dua ratusan massa pendukung Dedi memenuhi kantor DPP Golkar.

Setelah Golkar memutuskan mengusung Dedi, massa awalnya mendesak DPP untuk mengeluarkan surat rekomendasi pada hari ini juga.

(baca: Dedi Mulyadi Kenal Orang yang Minta Mahar Rp 10 Miliar)

Namun, pada akhirnya massa membubarkan diri menjelang petang.

"Kami minta kepada DPP agar jangan main-main dengan warga Jawa Barat," ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Keputusan Golkar mengusung Dedi itu diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP Golkar, Senin sore.

"Keputusannya, menugaskan Dedi untuk mencari partai politik untuk koalisi sekaligus mencari pasangannya," ujar Nurdin.

(baca: Pilkada Jabar, Golkar Simulasikan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi)

Dedi tidak didaulat untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Ia dibebaskan mencari siapa sosok yang paling pas mendampinginya bertarung di Pilkada Jawa Barat.

"Apa dia jadi nomor satu atau dua, tergantung dinamikanya. Artinya bisa nomor satu, bisa nomor dua," ujar Nurdin.

Sebelumnya beredar surat yang mengatasnamakan DPP Golkar. Isinya Golkan mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin dalam Pilkada Jabar.

Namun, surat itu kemudian dibantah DPP Golkar.