Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Belum Jelas, PDI-P Tegaskan Bisa Sendiri Usung Dedi Mulyadi

Kompas.com - 30/09/2017, 18:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya bisa mengusung sendiri Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Sebab, PDI-P mengantongi 20 persen kursi DPRD Jawa Barat. Angka ini memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

"PDI-P di Jabar kan bisa usung sendiri. Kami punya kursi 20 sehingga kami bisa usung sendiri karena rakyat beri kepercayaan kami," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi sikap DPP Partai Golkar yang belum kunjung jelas akan mengusung Dedi Mulyadi. Padahal, Partai Golkar dan PDI-P sudah sejak lama membangun koalisi untuk mengusung Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu.

Belakangan, justru beredar surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham, yang menyatakan partai berlambang beringin itu mendukung Ridwan Kamil bersama Daniel Muttaqien. Namun, kebenaran surat tersebut dibantah oleh Idrus.

(Baca juga: Tak Didukung Golkar di Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Siap Mundur dari Ketua DPD)

Belakangan, Dedi juga mengaku diminta mahar oleh orang yang dekat dengan DPP Partai Golkar jika ingin diusung sebagai cagub. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid lalu membantah permintaan mahar itu atas instruksi DPP.

Hasto sendiri memastikan bahwa praktik mahar tidak berlaku di partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

"Kalau dari PDI-P boleh dicek dalam aturan partai kami, tidak pernah meminta mahar, tak pernah jual beli rekomendasi," kata Hasto.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Mengaku Diminta Rp 10 Miliar untuk Rekomendasi di Pilkada Jabar)

Hasto menambahkan, partainya saat ini masih menunggu momentum yang tepat untuk menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat.

Selain Dedi Mulyadi, Hasto juga menegaskan bahwa partai berlambang banteng itu juga mempunyai sejumlah kader yang mumpuni untuk diusung pada Pilkada Jabar.

Misalnya, Ketua DPD PDI-P Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, serta anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan Puti Guntur Soekarnoputri.

"Tinggal kami kerucutkan, tinggal momentun yang tepat akan kami umumkan," ucap Hasto.

Dedi Mulyadi sebelumnya mengatakan, saat ini ia intens berkomunikasi dengan sejumlah partai politik yang mau mengusung dirinya maju pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Komunikasi tak hanya dilakukan dengan Partai Golkar.

"Diskusi intens dengan PDI-P, diskusi intens dengan Hanura. Terus teman-teman di daerah juga banyak diskusi intens dengan Gerindra," kata Dedi di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Dedi mengaku banyak tawaran yang masuk kepadanya. Hanya saja, kata Bupati Purwakarta itu, belum ada yang sepakat dan memiliki komitmen yang sama.

(Baca: Tak Cuma Golkar, Dedi Mulyadi Juga Lirik PDI-P dan Gerindra)

Kompas TV Partai Golkar membantah adanya surat dari DPP terkait pencalonan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com