Golkar Bantah Dedi Mulyadi soal Ada Mahar untuk Pencalonan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah adanya mahar politik dalam pencalonan pilkada melalui partai berlambang beringin itu.

Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi pengakuan Bupati Purwakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku diminta Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar-mahar, di Golkar itu tertib. Kalau ada lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Nurdin mengaku telah mengklarifikasi langsung kepada Dedi Mulyadi ihwal setoran Rp 10 miliar untuk rekomendasi pencalonan Pilkada Jawa Barat.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Mengaku Diminta Rp 10 Miliar untuk Rekomendasi di Pilkada Jabar)

Ia pun meminta Dedi melaporkan pihak yang meminta uang sejumlah Rp 10 miliar ke polisi karena itu merupakan tindak pidana penipuan.

"Saya sudah SMS ke beliau. SMS saya menyatakan begini, 'Kalau memang ada yang telepon atau yang menghubungi minta uang Rp 10 miliar mengatasnamakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tanpa melalui bendahara, maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana'," ucap Nurdin.

Sebelumnya, dalam orasinya di kantor DPD Partai Golkar, Selasa (26/9/2017), Dedi Mulyadi mengaku sempat ditelepon oleh seorang tokoh yang dekat dengan DPP Partai Golkar.

Dalam sambungan telepon itu, Dedi mengaku diminta menyediakan uang mahar sebesar Rp 10 miliar agar mendapat surat rekomendasi penunjukan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dari DPP Partai Golkar.

"Dengan tegas dia katakan, 'Kalau Anda tidak kasih Rp 10 miliar, jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa'. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi.

(Baca juga: Tak Didukung Golkar di Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Siap Mundur dari Ketua DPD)