Demokrat Minta Jokowi Pastikan TNI-Polri Tak Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo memastikan Institusi TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik.

Hal itu dikatakan terkait munculnya isu pembelian senjata yang melibatkan dua lembaga negara tersebut menjelang tahun politik.

"Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/10/2017).

Hinca mengatakan, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, lembaga negara seperti Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.

(baca: Demokrat Minta Pemerintah Beri Penjelasan soal Isu Pembelian Senjata)

Sebelumnya, muncul isu pembelian senjata yang melibatkan ketiga lembaga negara tersebut.

Isu tersebut diawali keterangan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata.

Hinca mengatakan, sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik.

Utamanya, menurut Hinca, karena adanya kepentingan politik yang berbeda.

Bisa jadi, isu-isu tersebut digulirkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Khususnya, menghadapi pemilu yang akan datang pada 2018 dan 2019.

"Dalam pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis," kata Hinca.