Panglima TNI Siap Jelaskan Pernyataannya soal Pembelian 5.000 Senjata kepada Komisi I

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TN I Gatot Nurmantyo mengaku siap memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi I dengan agenda klarifikasi pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

Hal ini disampaikan Gatot menanggapi rencana Komisi I yang akan mengundang dirinya terkait pernyataan yang menimbulkan polemik itu.

"Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada Presiden atau bila saya dipanggil DPR. Di luar itu, saya tidak bisa menyampaikan," ujar Gatot, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Terkait pernyataannya itu, Gatot juga sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI

Pertemuan Presiden dengan Gatot di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/9/2017) malam.

Meski demikian, Gatot membantah bahwa dirinya mendapat teguran dari Presiden Jokowi atas pernyataan yang dilontarkannya.

"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot.

Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.

"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden," kata Gatot.

Menurut Gatot, pembicaraan dengan Presiden hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.

Baca: Sebar Isu Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI Dinilai Sedang Berpolitik

"Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.

"Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyampaikan, Komisi I segera mengagendakan rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk membahas pernyataan soal pembelian senjata institusi non-militer.

Akan tetapi, belum diketahui kapan rapat akan digelar karena padatnya agenda Panglima TNI. Dia berharap rapat kerja bisa digelar pekan depan setelah tanggal 5 Oktober 2017.