Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Temui Presiden Jokowi di Istana, Apa yang Dibahas?

Kompas.com - 27/09/2017, 17:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Rabu (27/9/2017) sore, menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta.

"Betul, sekitar pukul 15.15 WIB, Panglima TNI menghadap Presiden," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Rabu.

Menurut Johan, pertemuan itu tidak membahas soal sejumlah pernyataan Gatot yang menuai kontroversi publik, seperti pernyataan soal lembaga yang mencatut nama Presiden untuk membeli 5.000 pucuk senjata.

Terkait pernyataan Gatot itu, Johan mengatakan, Presiden sudah mendapatkan informasi yang jelas.

Baca: Jokowi Sudah Minta Penjelasan Panglima TNI soal Isu Pembelian Senjata

Pada Selasa (26/9/2017) kemarin, Presiden Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan Gatot sepulang dari kunjungan kerja ke Bali.

Pertemuan berlangsung di Ruang VVIP Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

"Itu sudah clear dengan penjelasan dan laporan Menko Polhukam. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," ujar Johan.

Baca: Panglima TNI Ralat Informasi soal 5.000 Pucuk Senjata dari Intelijen

Pertemuan Gatot dan Presiden, Rabu sore, juga membahas persiapan HUT TNI, 5 Oktober 2017 mendatang.

Dalam pertemuan tadi, Gatot melaporkan perkembangan persiapan HUT TNI kepada Presiden Jokowi.

Gatot juga meminta Presiden Jokowi hadir dalam pertunjukan wayang dalam rangka menyambut HUT TNI.

Kompas TV Polemik Pengadaan 5.000 Pucuk Senjata


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com