Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Muqoddas: KPK Berada di Puncak Kesulitan Politik

Kompas.com - 28/09/2017, 15:51 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, lembaga antirasuah itu saat ini tengah berada di puncak kesulitan politik.

Baru saja, melalui sidang paripurna Selasa (26/9/2017) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengetok palu perpanjangan masa kerja panitia khusus hak angket KPK.

Latar belakang dibentuknya pansus itu sendiri, menurut Busryo, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan elite politik. Kasus demi kasus yang berhasil diungkap oleh KPK diduga kuat menjadi dasar pembentukan pansus, salah satunya kasus korupsi megaproyek KTP elektronik.

Di sisi lain, KPK semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala-kepala daerah yang notabene adalah para kader partai politik. Jadi wajar saja, kata Busyro, apabila para elit politik di parlemen berusaha untuk memutilasi kewenangan KPK.

(Baca: KPK: Sulit Menangkap Ide Positif di Balik Pansus Angket DPR)

Busyro juga menyinggung, KPK tengah mengalami tekanan dengan teror yang menimpa salah seorang penyidiknya yaitu Novel Baswedan. Belakangan, posisi Novel sebagai korban kembali dicari-cari kesalahannya dalam kasus 2004.

"Jadi, banyak tekanan politik dari aparat penegak hukum sendiri kepada KPK, bahkan tekanan hukum juga, yang semua itu menggambarkan posisi KPK saat ini berada di puncak kesulitan politik yang lebih dilematis dari yang dulu-dulu," kata Busryo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Lebih lanjut, dia mengatakan pimpinan KPK perlu tetap solid. Busyro berharap pimpinan KPK tidak meladeni transaksi-transaksi politik ketika menemui tekanan.

"Misalnya transaksi-transaksi politik termasuk kaitannya dengan konflik internal, yang melibatkan Direktur Penyidikan yang sampai sekarang belum diberi sanksi," kata dia.

(Baca: Mahfud MD: Produk Pansus Angket KPK Tak Berguna, Itu Sampah Saja)

Sementara itu, banyak pihak menyuarakan agar Direktur Penyidikan Aris Budiman dikembalikan dengan tidak hormat ke Polri, akibat dari pembangkangan yang dilakukannya.

"Kalau pimpinan KPK tidak solid, yang saya khawatirkan akan terjadi proses pembalikan dukungan masyarakat sipil terhadap KPK," imbuh Busyro.

"Sudah elite politik tidak mendukung, cukong-cukong di belakang elite sejak awal tidak mendukung, masyarakat sipil tidak mendukung, apa yang akan dialami KPK?" kata dia lagi.

Kompas TV Pansus Hak Angket KPK Diperpanjang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Upaya PDI-P Agar Kader Berprestasi Tak Dibajak Partai Lain Saat Pilkada: Beri Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com