Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Wakil Ketua KPK soal Pejabat Negara Berprestasi Jadi Tersangka Korupsi

Kompas.com - 27/09/2017, 18:18 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan, akar permasalahan terjeratnya para pejabat negara dalam kasus korupsi bukan karena kurang maksimalnya KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Ia menanggapi sejumlah pejabat negara berprestasi yang terjerat kasus korupsi.

"Ini bukan soal KPK tidak lakukan pencegahan dengan intens, ini soal hati dan integritas yang buruk," kata Saut saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Pada Selasa (26/9/2017), KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Selama ini, rekam jejak Rita cukup cemerlang. 

Selain Rita, penetapan tersangka kasus dugaan suap pada proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah juga sempat menjadi sorotan. 

Baca: KPK Menilai Banyaknya OTT Kepala Daerah Bukan Sebuah Prestasi

Sebab, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono yang ditangkap KPK dan telah ditetapkan menjadi tersangka, memiliki prestasi gemilang.

Saut mengatakan, KPK selalu berupaya melakukan pencegahan, salah satunya melakukan safari ke daerah-daerah untuk sosialisasi.

Selain itu, safari ke institusi-institusi dan partai politik.

"OTT (operasi tangkap tangan) terakhir itu satu di antaranya tim KPK hadir di daerah itu 2 minggu sebelum OTT, dalam rangka pencegahan," kata Saut.

KPK akan terus melakukan sosialisasi dan upaya lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi.

Baca juga: 
KPK Dianggap Hanya Gencar Penindakan, tetapi Lemah dalam Pencegahan

Dalam catatan rekam jejaknya, Bupati Kukar Rita Widyasari pernah dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 28 April 2015.

Perempuan kelahiran Tenggarong, 11 November 1973 itu dinilai berkomitmen tinggi atas pembangunan kesejahteraan keluarga dan kependudukan di daerahnya.

Rita juga pernah menerima penghargaan sebagai salah satu Inspirator Pembangunan Daerah 2017.

Penghargaan dari Pusat Kajian Keuangan Negara ini diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Di tingkat internasional, Rita pernah menerima penghargaan Global Leadership Award 2016 dari majalah bisnis The Leader International dan American Leadership Development Association.

Mengenai Antonius Tonny Budiono, pria kelahiran Pekalongan, 13 Juli 1958 itu pernah dianugerahi juga Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Tanda penghargaan dari Pemerintah Indonesia itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada upacara peringatan HUT ke-71 RI.

Atas pengabdiannya menjadi pegawai negeri sipil selama 30 tahun, Tony dianggap telah menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Kompas TV Penyidik KPK menyita 2 koper dokumen, setelah menggeledah Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com