KPK Tak Akan Periksa Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui usulan Komisi III DPR terkait pemeriksaan calon kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah.

KPK tidak akan memeriksa seseorang yang menjadi calon kepala daerah menjelang Pilkada, sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Agus menjawab pernyataan anggota Komisi III Aziz Syamsuddin. (baca: Aziz Minta KPK Jaga Kerahasiaan agar Tak Ganggu Elektabilitas Calon Kepala Daerah)

"Mengenai yang disampaikan Pak Aziz Syamsudin, setelah ditetapkan sebagai calon, sepanjang belum memasuki projusticia kami tak akan melakukan hal-hal yang mengurangi marwah yang bersangkutan. Kecuali kalau OTT Pak," ujar Agus.

Namun, Agus menambahkan, hal itu tak bisa diberlakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Aziz awalnya mengatakan ada nota kesepahaman antara Komisi III dengan KPK saat Taufiqurrahman Ruqi menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPK.

(baca: Tak Dipanggil Yang Terhormat, Politisi PDI-P Protes Pimpinan KPK)

Politisi Golkar itu menambahkan, hal tersebut penting dilakukan agar kasus korupsi tidak dijadikan senjata kelompok tertentu untuk menyerang calon kepala daerah.

Kesepakatan itu, kata Aziz, juga penting untuk menjaga stabilitas pelaksanaan pilkada. Terlebih, kesepakatan tersebut pernah menjadi yurisprudensi.

"Menurut saya pada saat itu kita lakukan tentu mengikat institusi KPK, bukan pribadi Pak Ruki. Karena Pak Ruki saat itu menandatangani sebagai oficio pimpinan KPK, sehingga itu mengikat secara institusi," kata Aziz.

(baca: Curhat Politisi Demokrat, Batal Jadi Gubernur Setelah Dipanggil KPK)

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman curhat soal kegagalannya dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2013.

Ia merasa gagal menjadi Gubernur NTT karena pemeriksaan di KPK menjelang pemungutan suara.

Jelang hari H pilkada, Benny dipanggil ke KPK untuk memberikan beberapa keterangan yang tidak begitu banyak. Namun, kata dia, dampaknya sangat besar bagi karir politiknya.

“(Calon kepala daerah) Jualan integritas. Tapi begitu masuk halaman KPK, 'wah (dinilai) ini orang enggak betul. Maling juga'. Hancur itu, pak,” kata Benny.

Benny mengatakan, salah satu pesaingnya saat itu mendapatkan informasi bahwa KPK akan akan melakukan penangkapan terhadapnya.

Menurut dia, hal itu berdampak luas terhadap hasil akhir pilkada.