Curhat Politisi Demokrat, Batal Jadi Gubernur Setelah Dipanggil KPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman curhat soal kegagalannya dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2013.

Ia merasa gagal menjadi Gubernur NTT karena pemeriksaan di KPK menjelang pemungutan suara.

Jelang hari H pilkada, Benny dipanggil ke KPK untuk memberikan beberapa keterangan yang tidak begitu banyak. Namun, kata dia, dampaknya sangat besar bagi karir politiknya.

“(Calon kepala daerah) Jualan integritas. Tapi begitu masuk halaman KPK, 'wah (dinilai) ini orang enggak betul. Maling juga'. Hancur itu, pak,” kata Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(baca: Tak Dipanggil Yang Terhormat, Politisi PDI-P Protes Pimpinan KPK)

Benny mengatakan, salah satu pesaingnya saat itu mendapatkan informasi bahwa KPK akan akan melakukan penangkapan terhadapnya.

Menurut dia, hal itu berdampak luas terhadap hasil akhir pilkada.

Benny mengaku tak masalah jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan atas laporan yang jelas. Terkadang, ia melihat, panggilan dilakukan atas dasar laporan yang tak masuk akal.

“Kadang kala nyanyian orang sakit di jalan langsung ditanggapi. Datangnya (ke KPK) juga tidak lama, datang ditanya. Tapi poinnya ini akan menjadi cerita yang tidak ada selesai-selesainya,” ucap Politisi Partai Demokrat itu.

(baca: Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat Minta KPK Dibekukan)

Sebelum Benny, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin sempat menawarkan KPK untuk bekerja sama menjaga privasi seseorang.

Sebab, elektabilitas politisi atau pejabat negara bisa sangat terganggu setelah dipanggil ke KPK. Terlebih jika proses pemanggilan dilakukan pada momentum jelang pilkada.

“Apakah bisa dalam proses klarifikasi, sebelum projusticia kerahasiannya dijaga sehingga proses itu tidak mengganggu kredibilitas si calon yang akan melakukan pilkada,” kata Aziz.