Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 76,9 Persen Responden Yakin Jokowi Perkuat KPK

Kompas.com - 12/09/2017, 14:48 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil surveiCentre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan mayoritas responden meyakini Pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.

Sebanyak 76,9 persen responden menyatakan demikian.

"Ada keyakinan publik bahwa pemerintah cukup berkomitmen memperkuat KPK. Dari data ini memang tak terjadi kenaikan signifikan dari 2016-2017 dan angka ini masih dalam batas margin of error survei," kata Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di kantor CSIS,  Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

(baca: Survei CSIS: 68,3 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi)

Arya menjelaskan, angka tersebut naik dibanding 2016 sebesar 74,6 persen dan 2015 sebesar 62,6 persen.

Namun demikian, lanjut Arya, publik juga menunggu sikap tegas pemerintah atas polemik hak angket DPR terhadap KPK.

"Publik juga melihat penggunaan hak angket kepada KPK menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah," kata dia.

(baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

Selain komitmen memperkuat KPK, publik juga optimistis jika Jokowi akan terus mendorong reformasi di Kepolisian.

Arya menyampaikan, sebanyak 76 persen publik tahun ini meyakini hal tersebut. Kepercayaan ini naik cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 65 persen.

Sedangkan pada 2015, tercatat 61,3 persen publik yang optimistis Jokowi berkomitmen mendorong perubahan di Kepolisian.

 

(baca: PKS: Publik Akan Bertanya Keseriusan Jokowi Perkuat KPK)

Sedangkan mengenai pemberantasan mafia peradilan juga mengalami peningkatan. Arya mengatakan, sebanyak 67,7 persen publik opimistis komitmen Jokowi atas masalah ini.

Pada tahun 2016, keyakinan publik berada pada angka 62,4 persen. Pada 2015, angka keyakinan publik atas persoalan ini hanya di angka 52 persen.

"Jokowi pada 2014 kemarin salah satunya juga menunjukkan komitmen dia kepada agenda pemberantasan korupsi. Nah, saya kira sikap pemerintah terhadap isu atau agenda pemberantasan korupsi ini juga ditunggu oleh publik," kata dia.

Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.

Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com