KPK Akan Penuhi Undangan Rapat Kerja Komisi III

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memenuhi undangan Rapat Kerja Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Senin (11/9/2017).

"Kami berencana datang hari ini untuk menghormati tugas Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK," kata Febri.

Ia menambahkan, pimpinan KPK juga akan hadir dalam rapat kerja tersebut. Beberapa materi yang disiapkan di antaranya terkait temuan Panitia Khusus Angket KPK seperti perlindungan saksi dan pelapor, koordinasi, dan supervisi.

"Selain itu juga hal lain seperti pengelolaan barang sitaan dan rampasan serta pengelolaan alat bukti," ucap Febri.

(Baca juga: Raker dengan KPK, Komisi III Akan Persoalkan Temuan Pansus Angket)

Sebelumnya, KPK dijadwalkan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III pada Rabu (6/9/2017) kemarin. Namun karena beberapa pimpinan tengah dinas ke luar kota maka rapat kerja tersebut diundur.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya akan menanyakan seluruh temuan pelanggaran KPK yang diperoleh Pansus Angket KPK dalam rapat tersebut.

Adapun, rapat akan berlangsung Senin sore setelah paginya Komisi III menggelar Rapat Kerja dengan Jaksa Agung.

Meski rapat dijadwalkan untuk membahas evaluasi kinerja dan serapan anggaran, ia meyakini pertanyaan terkait temuan Pansus Angket tak terelakkan.

"Tidak kalah soal masalah-masalah berkembang hari-hari ini termasuk juga statement Agus (Rahardjo) sebagai ketua KPK bahwa akan menerapkan pasal obstruction of justice bagi pansus," kata Bambang di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Ia menambahkan, Komisi III juga akan menanyakan kebenaran pernyataan Direktur Penyidikan Brigjen (Pol) Aris Budiman terkait beberapa dugaan penyimpangan di KPK seperti friksi internal dan sebagainya.

"Kami berharap KPK bisa segera mengatasai kesulitan-kesulitan internalnya dan kami juga meminta mereka memaparkan apa langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mengatasi konflik internal," ujar politisi Partai Golkar itu.