Cerita Mahfud MD Saat "Menawar" Jabatan Menteri ke Gus Dur

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD menjadi salah satu orang yang dipercaya Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, untuk mengisi Kabinet Persatuan Nasional.

Pengalaman Mahfud ditunjuk sebagai menteri oleh Gus Dur ia ceritakan dalam bukunya, Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (2003).

Mahfud menceritakan, ia dipanggil dan menghadap Gus Dur di sebuah rumah di Jalan Irian Nomor 7, Jakarta Pusat. Rumah tersebut memang dikenal sebagai tempat bertemunya Gus Dur dengan tamu-tamunya di luar jam kerja.

Setelah bertemu Mahfud, Gus Dur pun mengatakan bahwa di kabinetnya saat ini dibutuhkan tiga orang ahli tata negara yang tegas untuk jabatan menteri.

"Saya sudah punya dua, yaitu Marsillam (Marsillam Simanjuntak) dan Yusril (Yusril Ihza Mahendra). Satunya lagi saya minta Antum (Anda) bergabung di kabinet," kata Gus Dur.

(Baca juga: Kisah Gus Dur yang Hendak Digulingkan dari Kepemimpinan NU)

Mahfud yang saat itu menjabat Rektor I Universitas Islam Indonesia lantas bertanya ke Gus Dur, di pos menteri apa ia akan ditempatkan. Gus Dur menjawab dengan cepat, "menteri pertahanan".

Mahfud pun kaget mendengar jawaban tersebut. Saking tidak percayanya, Mahfud bahkan merasa dirinya salah dengar. Ia mengira yang dimaksud Gus Dur adalah menteri pertanahan.

Ia merasa jabatan menteri pertanahan lebih masuk akal karena masalah agraria banyak sekali bersangkutan dengan hukum administrasi negara yang merupakan cabang dari hukum tata negara.

Namun, Gus Dur menegaskan bahwa jabatan yang disediakan untuk Mahfud adalah menteri pertahanan.

Mahfud pun menyatakan kepada Gus Dur bahwa ia sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang militer dan pertahanan sehingga kurang tepat mengisi pos itu.

"Kalau cuma itu, Antum bisa tanya-tanya pada Pak Yudhoyono (Susilo Bambang Yudhoyono), sebab yang penting otoritas dan arah kebijakannya, bukan soal teknis kemiliterannya," ucap Gus Dur santai.

Tak puas, Mahfud pun masih mencoba menawar ke Gus Dur. Ia meminta posisi menteri pertahanan diberikan saja ke Yusril, sementara ia mengisi menteri kehakiman.

Namun, Gus Dur menjawab bahwa Yusril lebih tepat menjadi menteri kehakiman. Mahfud pun akhirnya mencoba menawar lagi.

"Kalau Yusril menteri kehakiman, saya jadi menteri muda urusan HAM saja, tidak apa-apa, toh sekarang ini saya adalah staf ahli menteri negara urusan HAM," kata Mahfud.

Namun, lagi-lagi Gus Dur menolak penawaran Mahfud.