Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 10.000 Hektar Lahan untuk Industri Pertahanan

Kompas.com - 23/08/2017, 15:59 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya mengembangkan industri pertahanan nasional. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan untuk membangun sentra industri pertahanan.

"Saya sudah siapkan 10.000 hektare untuk PT DI (Dirgantara Indonesia), PT PAL (Penataran Angkatan Laut), PT Pindad (Perindustrian Angkatan Darat)," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Namun, Ryamizard enggan menyebutkan lokasi lahan yang sudah disiapkannya.

"Lokasi masih rahasia. Setelah ini saya ke Lampung lihat (lokasi)," tambah dia.

Menurut Ryamizard, PT Pindad saat ini memiliki lahan sekitar 26 sampai 40 hektar. Rencananya, akan ditambah menjadi 3000 hektar agar lebih luas.

 

(Baca: Jokowi Minta Industri Pertahanan Dalam Negeri "Go International")

Terkait anggaran, ia mengaku belum bisa menjelaskan. Namun yang terpenting saat ini, lanjut Ryamizard, pihkanya fokus pada penyiapan lahannya terlebih dahulu. Jika tidak disiapkan sejak saat ini, nantinya akan sulit mendapatkan lahan.

"(Anggaran) belum tahu. Saya siapkan dulu lah. kalau 5 tahun lagi enggak akan bisa, karena enggak ada tempat lagi. (Siapkan) anahnya dulu," kata dia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, TNI sebagai pengguna alutsista menilai bahwa industri pertahanan Indonesia saat ini cukup baik. Namun, masih perlu perbaikan dan pengembangan.

Ia juga mengakui bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara instan.

"Industri strategis ini bertahap tidak bisa langsung, kita alih teknologi sebagainya. Tapi kemajuan juga pesat, contohnya kapal selam, pesawat tempur juga kita sudah mulai, radar (juga sudah)," ucap Gatot.

Gatot berharap, Indonesia ke depan bisa mandiri dalam pengadaan kebutuhan alutsista dan tidak perlu bergantung pada negara lain.

Kompas TV Paskhas TNI AU Uji Rudal, Sejumlah Penerbangan Dialihkan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com