JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan, untuk memperkuat KPK secara kelembagaan, perlu ada peningjatan fasilitas dan jumlah sumber daya manusia.
Menurut Saut, jumlah pegawai KPK saat ini masih jauh dari angka ideal. Pegawai KPK saat ini berjumlah 1.500 orang.
Saut menilai, idealnya KPK memiliki 8.000 orang pegawai.
"Kalau saya berpikir pegawai KPK harus 8.000 orang," kata Saut, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Selain itu, kata Saut, perlu ada penambahan Gedung KPK.
Sebagai perbandingan, Saut mencontohkan lembaga anti korupsi di Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) punya pegawai 2.900 orang.
Padahal, penduduk Malaysia hanya 30 juta orang. Gedung lembaga anti-korupsi Malaysia juga terdapat 4 blok, dengan masing-masing 20 lantai.
Sementara Gedung KPK saat ini baru satu dan hanya 15 lantai.
"Bagaimana kamu bisa bersihkan negara ini," ujar Saut.
Sumber daya manusia di KPK tak sebanding dengan banyaknya kasus yang dilaporkan ke KPK.
Contoh, dari Papua, surat laporan yang masuk mencapai 7.000.
"Itu bukan sedikit itu kalau kita mau dalami," ujar Saut.
Namun, KPK memahami kondisi perekonomian negara.
"Kalau uangnya masih sedikit, membangun 8.000 pegawai, mau ditaruh di mana. Sekarang kan baru 1500 orang, ini juga bertahap," ujar Saut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komitmen ini ditegaskan Jokowi dalam pidato Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR-DPD) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
"Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi.Ini musuh kita bersama," kata Jokowi di hadapan ratusan anggota dewan yang hadir.
Oleh karena itu, lanjut Jokowi, dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi.
"Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," kata Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.