Gedung Baru dan Apartemen DPR, Jadi Alat Barter Perppu Ormas?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru sampai apartemen dianggap bisa menjadi nilai tawar kepada pemerintah agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas bisa disepakati.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa dengan fakta tersebut saat ini beban justru ada di tangan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir, jika kemauan DPR tak dipenuhi, maka DPR akan menolak Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) misalnya.

"Justru lihatnya ke kepentingan pemerintah. Ada dua Perppu yang diajukan pemerintah untuk disetujui DPR, RAPBN-P juga. Ini justru ini beban pertimbangan ada di pemerintah," kata Hendri kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2017).

(Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009)

Hendri pun yakin, DPR akan terus ngotot dan tak akan mundur untuk tetap minta anggaran sebesar Rp 5,7 triliun, meski keinginan DPR itu terus dicibir dan ditolak oleh masyarakat.

"DPR kan nothing to loose. Citranya sudah melorot tajam. Minta atau enggak minta sama saja. Ini kan skenario lama. Tapi kalau sekarang momentumnya pas untuk minta anggaran lebih," ujar Hendri.

Hendri pun menambahkan, walaupun banyak pihak menolak keinginan para wakil rakyat itu untuk melakukan renovasi gedung. Namun, ia sepakat gedung parlemen direnovasi demi alasan keamanan.

"Saya setuju ada renovasi gedung DPR bila ada alasan keamanan. Artinya, karena gedung sudah lama, harus segera direnovasi. Bila tidak direnovasi keamanan gedung jadi rentan," tutup Hendri.