Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Pernyataan Viktor Laiskodat, Nusron Minta Parpol Lebih Baik Dukung Pembubaran HTI

Kompas.com - 05/08/2017, 13:46 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Nusron Wahid angkat bicara terkait pernyataan saling tuding dan menghasut antar-para elite partai politik. Menurut Nusron, hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

Terkait pernyataan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat, Nusron menilai pernyataan itu sebagai pidato internal partai yang ditujukan untuk konstituennya.

"Tidak perlu membesar-besarkan pidato Viktor B. Laiskodat. Anggap saja itu sebagai pidato internal Nasdem yang memang ditujukan untuk konstituennya," ujar Nusron melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (5/8/2017).

Nusron menuturkan, kalau memang partai-partai itu mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara kongkret di lapangan dengan mendukung keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Dia mengungkapkan, dalam doktrin dakwah yang dimunculkan di website resmi maupun ajaran resminya, HTI menganggap Pancasila tidak sesuai dengan Islam.

(Baca: PKS: Tuduhan Viktor Laiskodat Tak Layak Dilontarkan Seorang Ketua Fraksi)

Jika HTI tidak mengakui Pancasila sebagai falsafah negara, kata Nusron, berarti HTI juga tidak mengakui UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kita.

"Salah satu bukti itu ya mendukung pembubaran HTI. Sebab pengingkaran HTI terhadap Pancasila itu nyata," kata dia.

"Terus atas dasar apa kita membela HTI wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi dan UU yang ada," ucapnya.

Nusron menambahkan, seluruh partai tentu berhak untuk berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, jika menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya seluruh partai solid dan mengesampingkan kepentingan jangka pendek.

(Baca: Dianggap Menghasut, Politisi Nasdem Viktor Laiskodat Dilaporkan Kader Gerindra ke Polisi)

"Semua partai mengakui pro NKRI dan mengatakan NKRI harga mati. Tapi kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti-Pancasila ketika dibubarkan dengan dalih apapun," tutur Nusron.

Diberitakan, salah satu Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule melaporkan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore.

Berbekal rekaman video yang beredar di media sosial serta berita sejumlah media online, Iwan menuding Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Dalam video itu, Viktor mengatakan bahwa Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia. Bagi Iwan, pernyataan Viktor tersebut menciderai kredibilitas partainya.

Sebelumnya, organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) tidak terima atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono soal sebut wajar PDI Perjuangan disamakan dengan PKI dalam beberapa media online.

Waketum Gerindra bidang buruh dan ketenagakerjaan itu pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal DPN REPDEM Wanto Sugito dan Fajri Safii Ketua Bidang Hukum & HAM DPN Repdem serta didampingi Ketua DPD REPDEM DKI Fernando dan pimpinan DPC REPDEM se-Jabotabek, pada Selasa, 1 Agustus 2017.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com