Salin Artikel

Polemik Pernyataan Viktor Laiskodat, Nusron Minta Parpol Lebih Baik Dukung Pembubaran HTI

Terkait pernyataan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat, Nusron menilai pernyataan itu sebagai pidato internal partai yang ditujukan untuk konstituennya.

"Tidak perlu membesar-besarkan pidato Viktor B. Laiskodat. Anggap saja itu sebagai pidato internal Nasdem yang memang ditujukan untuk konstituennya," ujar Nusron melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (5/8/2017).

Nusron menuturkan, kalau memang partai-partai itu mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara kongkret di lapangan dengan mendukung keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Dia mengungkapkan, dalam doktrin dakwah yang dimunculkan di website resmi maupun ajaran resminya, HTI menganggap Pancasila tidak sesuai dengan Islam.

(Baca: PKS: Tuduhan Viktor Laiskodat Tak Layak Dilontarkan Seorang Ketua Fraksi)

Jika HTI tidak mengakui Pancasila sebagai falsafah negara, kata Nusron, berarti HTI juga tidak mengakui UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kita.

"Salah satu bukti itu ya mendukung pembubaran HTI. Sebab pengingkaran HTI terhadap Pancasila itu nyata," kata dia.

"Terus atas dasar apa kita membela HTI wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi dan UU yang ada," ucapnya.

Nusron menambahkan, seluruh partai tentu berhak untuk berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, jika menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya seluruh partai solid dan mengesampingkan kepentingan jangka pendek.

(Baca: Dianggap Menghasut, Politisi Nasdem Viktor Laiskodat Dilaporkan Kader Gerindra ke Polisi)

"Semua partai mengakui pro NKRI dan mengatakan NKRI harga mati. Tapi kok anehnya ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti-Pancasila ketika dibubarkan dengan dalih apapun," tutur Nusron.

Diberitakan, salah satu Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule melaporkan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore.

Berbekal rekaman video yang beredar di media sosial serta berita sejumlah media online, Iwan menuding Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Dalam video itu, Viktor mengatakan bahwa Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia. Bagi Iwan, pernyataan Viktor tersebut menciderai kredibilitas partainya.

Sebelumnya, organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) tidak terima atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono soal sebut wajar PDI Perjuangan disamakan dengan PKI dalam beberapa media online.

Waketum Gerindra bidang buruh dan ketenagakerjaan itu pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal DPN REPDEM Wanto Sugito dan Fajri Safii Ketua Bidang Hukum & HAM DPN Repdem serta didampingi Ketua DPD REPDEM DKI Fernando dan pimpinan DPC REPDEM se-Jabotabek, pada Selasa, 1 Agustus 2017.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/05/13464471/polemik-pernyataan-viktor-laiskodat-nusron-minta-parpol-lebih-baik-dukung

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke